Page 186 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 173

selalu berpeluang menjadi kebijakan nasional, bila ternyata
konten dan konteks-nya sesuai dengan kebutuhan nasional.
Pemikiran faktual Nisro tentang tebang butuh, merupakan
dinamika sosio-ekonomi masyarakat yang memiliki dampak
sosio-ekologi. Oleh karena itu, dinamika sosio-ekonomi ini
membutuhkan respon yang turut melibatkan aspek sosio-
ekologi. Dengan demikian Kredit Tunda Tebang merupakan
solusi sosio-ekonomi yang mampu mendukung “penegakan”
aspek sosio-ekologi.

Kredit Tunda Tebang yang telah menjadi kebijakan
nasional Kementerian Kehutanan, dalam konteks Desa
Kalimendong juga diketahui telah berhasil menata-ulang
pola perilaku masyarakat, bahwa tebang butuh tidak
selalu harus diikuti dengan penebangan pohon albasia.

Tebang butuh dapat disiasati dengan pengajuan Kredit
Tunda Tebang yang mampu memenuhi kebutuhan dana
masyarakat, seraya memberi kesempatan pada pohon albasia
untuk hidup lebih lama. Solusi ini melatih masyarakat
untuk mengerjakan segala sesuatu dengan memanfaatkan
cara-cara yang memenuhi aspek sosio-ekonomi dan aspek
sosio-ekologi. Cara-cara yang dipilih merupakan cara-cara
yang sesuai dengan solusi standar, termasuk standar dalam
pemberian kredit yang berupa jaminan pengembalian dana

oleh masyarakat. Secara teoritik cara-cara yang sesuai dengan
standar dan aturan yang berlaku biasa disebut dengan istilah
“formal”. Hanya saja masyarakat perlu didorong agak tidak
terjebak pada formalism atau formalisme, di mana masyarakat
hidup dalam suasana yang kaku karena sangat terpaku pada