Page 59 - Tanah Hutan Rakyat
P. 59
46 Aristiono Nugroho, dkk
legalisasi asset yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Wonosobo. Telah diketahui, bahwa keberadaan
hutan rakyat di Desa Kalimendong sesuai dengan Pola Tata
Ruang Kabupaten Wonosobo yang disahkan pada tahun 2011,
yang isinya antara lain kawasan lindung dan kawasan budidaya
yang berfungsi lindung.
Kegiatan legalisasi asset dan pemberian akses pada
masyarakat Desa Kalimendong memberi daya dorong bagi
pengelolaan tanah hutan rakyat. Kondisi ini memberi
makna yang kuat bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat
yang bernuansa konservasi. Keterpaduan langkah antara
kesejahteraan dan konservasi yang dilakukan masyarakat
memperlihatkan keterkaitan tak terpisahkan, antara aspek
sosio-ekonomi (kesejahteraan) dengan aspek sosio-ekologis
(konservasi). Harmonisasi aspek sosio-ekonomi dengan
aspek sosio-ekologis memperlihatkan kecermatan tindakan
masyarakat, sehingga mampu mencegah terjadinya kesulitan
di kemudian hari. Kearifan mindset lokal semacam ini biasa
dikenal sebagai nasehat, yang isinya menyatakan, “nyambut
gawe ojo sembrono, mengko mundak uripe soro” (bila bekerja
jangan sembarangan, karena nanti hidupnya akan sulit atau
susah).
Sudah selayaknya masyarakat tidak bekerja sembarangan,
ketika mengelola wilayah dengan topografi bergelombang dan
terjal. Masyarakat telah memperhatikan aspek sosio-ekologis,
yang selanjutnya diiringi dengan aspek sosio-ekonomi.
Setelah masyarakat berhasil membangun percaya diri, bahwa
konservasi yang dilaksanakan akan menyejahterakan, maka
