Page 60 - Tanah Hutan Rakyat
P. 60
Tanah Hutan Rakyat 47
masyarakat mengatur diri untuk menata tindakan yang sesuai.
Sebagaimana diketahui, mengatur diri adalah suatu kondisi
ketika masyarakat mampu mengubah (change) pemikiran,
sikap, tindakan dan perilakunya, sehingga dari berbagai
masukan (input) yang diperolehnya, ia dapat menghasilkan
keluaran (output) dan dampak (outcome) yang paling baik.
Upaya melakukan kegiatan yang menghasilkan keluaran
dan dampak yang paling baik, diwujudkan oleh masyarakat
dengan memperhatikan aspek sosio-ekologi dan aspek
sosio-ekonomi Desa Kalimendong. Saat itu masyarakat juga
memerlukan dukungan berupa sinergi antara APHR dengan
Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Kesemua ini
dimaksudkan agar eksistensi tanah hutan rakyat tetap mampu
berkontribusi bagi kondisi sosio-ekologi dan sosio-ekonomi
yang lebih baik. Sementara itu, dalam konteks produk kayu
albasia, APHR telah berhasil memperoleh SVLK (Sertipikat
Verifikasi Legalitas Kayu), yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kehutanan. SVLK memberi dampak berupa penjaminan
legalitas, sehingga setiap kayu albasia yang diproduksi
Desa Kalimendong dijamin legalitasnya, karena diproduksi
secara legal dan tidak merusak ekologi (lingkungan). Oleh
karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo perlu
meningkatkan legalisasi asset (tanah) masyarakat, melalui
program sertipikasi hak atas tanah. Hal ini penting dilakukan,
untuk mendampingi legalitas kayu albasia yang telah memiliki
SVLK.
Berdasarkan SVLK yang telah dimiliki, maka produk yang
dibuat dari kayu albasia Desa Kalimendong (misalnya furniture
