Page 61 - Tanah Hutan Rakyat

48 Aristiono Nugroho, dkk

atau mebel) dapat diterima masyarakat internasional, karena
kayu yang digunakan legal (aspek sosio-yuridis) dan tidak
merusak lingkungan (aspek sosio-ekologi). Untuk menjaga
kualitas kayu albasia dan penerapan standar SVLK, maka
APHR menetapkan syarat berupa: Pertama, kejelasan batas
tanah yang dimiliki, yang dibuktikan dengan surat keterangan
kepala desa. Sesungguhnya bila ada sinergi antara APHR
dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, maka
masyarakat dapat didorong agar batas tanahnya ditandai

dengan patok batas yang disahkan oleh kantor pertanahan;
Kedua, ada tegakan pohon (tanaman keras), yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari APHR. Ketiga, kejelasan
kepemilikan atas tanah, yang dibuktikan dengan SPPT PBB.
Sesungguhnya bila ada sinergi antara APHR dengan Kantor
Pertanahan Kabupaten Wonosobo, maka masyarakat dapat
didorong agar kepemilikan atas tanahnya dibuktikan dengan

sertipikat hak atas tanah.
Segenap persyaratan yang ditetapkan APHR, dan harus
dipenuhi oleh masyarakat Desa Kalimendong merupakan
implementasi nasehat orang-orang tua di desa yang
menyatakan, “Wong ra becik, ra ono pitulung. Ojo sok do
ngapusi, mengko getun tibo buri” (Orang yang tidak baik, tidak
akan mendapat pertolongan. Jangan gemar berdusta, karena

kelak akan menyesal di kemudian hari). Mindset lokal ini
memperingatkan masyarakat untuk berlaku baik secara sosio-
yuridis, sosio-ekologi, dan sosio-ekonomi. Bila masyarakat
tidak melaksanakan konsepsi ini, maka mereka tidak akan
mendapat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat