Page 78 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 65

ketika interaksi dibangun. masing-masing pihak mendapat
informasi tentang konsep kepantasan. Masing-masing pihak
memperoleh kewajiban, untuk menampilkan perilaku yang
sesuai dengan konsep kepantasan. Tepatnya, masing-masing
pihak mendapat kewajiban untuk menampilkan perilaku
yang pantas. Dalam konteks Desa Kalimendong, karena yang
dikembangkan adalah semangat kesejahteraan dalam frame
konservasi tanah, maka masing-masing pihak mendapat
kewajiban untuk menampilkan perilaku yang sesuai (pantas)

dengan semangat ini. Akibatnya masyarakat mewajibkan
dirinya sendiri, agar berperilaku sesuai dengan semangat
kesejahteraan dalam frame konservasi tanah.
Saat interaksi antara kepala desa dengan masyarakat
berlangsung terus, pada saat yang sama berlangsung

negosiasi tentang perilaku yang sesuai. Oleh karena kepala
desa mengarahkan agar masyarakat berkenan mengelola
pekarangan, maka masyarakat merespon dengan hasil berupa
kebun gizi. Secara umum ikhtiar Martosudiro ini merupakan
“tanda”, bahwa ia ingin agar masyarakat Desa Kalimendong
memanfaatkan tanah yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.
Masyarakat selayaknya memiliki kekuatan hukum atas tanah
yang dimilikinya, dan memiliki akses untuk memanfaatkan
secara optimal tanah yang dimilikinya. Bagi Martosudiro,

seharusnya pemilik tanah adalah pihak yang mendapat akses
dan keuntungan atas tanahnya. Penguatan hukum atau
legalisasi asset layak diberikan pada masyarakat, yang telah
mengelola tanah hutan rakyat. Hal ini layak, karena berkaitan
dengan pemikiran dan kesadaran masyarakat, untuk mengelola