Page 195 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 195

kelembagaan Penataan Akses yang terpisah dari fungsi GTRA, yang
            dalam konteks hukum  sudah  diatur melalui Perpres No 86  Tahun
            2018  yang kini  digantikan Perpres No 62  Tahun 2023.  Kesangkilan
            dan kemangkusan yang rendah bukan semata-mata karena minimnya
            anggaran Penataan Akses RO I hingga RO III yang bersumber DIPA
            Kantor Pertanahan,  tetapi juga karena kewenangan  pelaksana
            Penataan  Akses di  lapangan  tidak dapat  menjangkau wilayah
            struktural, padahal kewenangan itu sangat dibutuhkan. Di lapangan,
            persoalan akses  terkadang disertai  konflik  sumberdaya,  Penataan
            Akses mempunyai peluang untuk menjadi resolusi konflik sepanjang
            bermuara pada sosial ekonomi, bukan legalisasi aset. Penegasan siapa
            subjek dari aset tanah bukanlah satu-satunya solusi, karena hak dapat
            diatur  dengan pendekatan  non privatisasi,  misalnya pergiliran  hak
            pengelolaan/pemanfaatan di atas hak milik komunal.

                Idealnya, Penataan  Akses  tidak  perlu berdiri  sendiri,  namun
            terintegrasi dengan GTRA karena GTRA mempunyai sumberdaya dan
            kewenangan lebih. Akan tetapi,  kapasitas  stakeholder dalam  GTRA
            haruslah  diasah untuk peka  dan  memahami persoalan-persoalan
            agraria yang hendak diupayakan melalui Reforma Agraria.

                Kerja  lintas  sektor  yang  popular  dengan  istilah  pentahelix
            berpotesi menjadi model kelembagaan dalam pelaksanaan Reforma
            Agraria, pentahelix terdiri atas unsur masyarakat, pemerintah, swasta
            (baik bidang ekonomi maupun sosial), perguruan tinggi, dan media.

            3)  Konsep Pemberdayaan
                a.  Keberdayaan,
                    Mengikuti definisinya,  pemberdayaan  merupakan antitesis
                    dari  ketergantungan. Pemberdayaan membuat  pihak  yang
                    semula  tidak berdaya menjadi  berdaya, yang semula  tidak
                    mampu menjadi  mampu,  dan  dengan kemampuannya itu
                    pihak yang  diberdayakan  mengatasi  sendiri  persoalan-
                    persoalannya secara  bertahap sesuai  kemampuannya  yang
                    meningkat.
                    Dengan demikian,  pemberdayaan  sudah dimulai  dari
                    niat pemberdaya untuk  menyentuh  kerentanan  sehingga


            180   REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
                  Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
                  di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200