Page 172 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 172
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria
BTI merupakan organisasi massa yang pendiriannya mencer-
minkan semangat revolusi saat itu. Para pemimpin mulai mera-
sakan kebutuhan keterlibatan mayoritas penduduk di pedesaan.
Pendirian organisasi massa tani semacam BTI dirasakan sangat
mendesak. Dari segi keanggotaan, pada mulanya pengaruh BTI
terbatas pada wilayah perkebunan-perkebunan. Namun dalam
perkembangannya ia memperoleh pengaruh yang luas. Dalam
menarik simpati massa, para pemimpin BTI mendekati Sri
Sultan Hamengku Buwana IX. 88
Historiografi Indonesia yang mengidentikkan BTI dengan
PKI tidaklah dapat dibenarkan, setidaknya untuk periode awal.
Para pendirinya adalah kaum moderat dan sosialis yang waktu
itu telah cukup kuat berada di Yogyakarta. Mereka mempunyai
ikatan kuat dengan para pemuda Pathuk dan menjalin hubungan
dengan Sjahrir pada waktu Jepang berkuasa. Sementara PNI dan
PKI justru muncul belakangan di Yogyakarta. 89
BTI, yang dipimpin oleh S. Sardjono (Ketua) dan Moch.
Tauchid (Ketua Bagian Ssosial Ekonomi), mempunyai pengaruh
besar terhadap penyusunan birokrasi pemerintahan Yogyakarta
pasca-merdeka. Ketika melangsungkan konferensi tanggal 27-28
Oktober 1945, mereka mengajukan mosi kepada pemerintah agar
segera dibentuk DPR di setiap kelurahan hingga pusat, dan
tuntutan perbaikan nasib kaum tani yang diwakilinya, yang di
Yogyakarta menurutnya mencapai jumlah 1,5 juta. 90
Dari sini tampak bahwa kemerdekaan merupakan peluang
baru (jembatan emas) dalam merumuskan identitas kebangsaan,
penguatan terhadap kewarganegaraan (citizenship) kaum tani dan
hak-haknya, dan bahkan kekuatan organisasi massa-lah (dalam
88 Andi Achdian, op.cit., hal. 38.
89 P.J. Suwarno, op.cit., hal. 203.
90 Ibid. Angka sebesar itu tampaknya lebih memberi makna pada kekuatan
semangat dari pada ketepatan numeriknya. Sebab, sampai dengan tahun 1953,
ketika BTI telah menjadi organisasi massa yang berafiliasi dengan PKI, anggota
yang diklaimnya hanya mencapai 360.000 dan baru meningkat secara pesat
setelah pemilu 1955 (3,3 juta). M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200-
2004 (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 493.
119
