Page 176 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 176

Melacak Sejarah Pemikiran Agraria


                   Ketika menjabat sebagai anggota dewan inilah Moch.
               Tachid sempat beberapa kali mengeluarkan mosi kepada peme-
               rintah. Mosinya yang diterima oleh Parlemen adalah penghapu-
               san pajak bumi (landrente) 103  bagi rakyat Yogyakarta yang melalui
               reorganisasi 1919 memperoleh akses atas tanah dalam bentuk
               erfelijk gebrukisrecht (hak pakai turun-temurun).
                   Moch. Tauchid juga menjadi bagian dari peristiwa sejarah
               yang penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Ia merupakan
               salah satu penandatanganan sebuah mosi yang dimotori oleh M.
               Natsir yang berisikan tentang seruan kembalinya Indonesia ke
               dalam bentuk NKRI. Mosi itu sering dikenal dengan “Mosi
               Integral Natsir” yang bertanggal 3 April 1950. Mosi ini merupa-
               kan monumen sejarah yang mengantarkan Indonesia kembali
               menjadi negara kesatuan (unitarisme) setelah sempat menjadi
               bentuk federal (federalisme) oleh politik van Mook.
                   Mosi itu ditandatangani oleh M. Natsir sebagai konseptor-
               nya, dan beberapa ketua fraksi di parlemen seperti Soebadio
               Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM. Tam-
               bunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokro-
               negoro, Amels, Siradjudddin Abbas, dan Moch. Tauchid. 104  Me-
               nyimak dari nama-nama itu, justru tidak dijumpai dari kalangan
               PNI, dan yang terbanyak adalah dari kalangan komunis.
                   Mosi lainnya yang diajukan Tauchid, namun gagal, adalah
               agar tanah-tanah perkebunan asing yang telah diduduki rakyat
               selama masa Jepang tetap menjadi milik rakyat. 105  Mosi ini bu-
               kan hanya gagal secara kasuistis, akan tetapi persoalan kepemi-
               likan perkebunan (dan berbagai aset) yang semula dikuasai oleh
               pihak Belanda justru dipulihkan hak-haknya melalui perjanjian
               KMB. Berbagai pasal dalam perjanjian KMB terkait persoalan



                   103  Moch. Tauchid., op.cit., hal. 82-83.
                   104  Mahfud MD., “Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita”,
               makalah disampaikan pada seminar Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Mohammad
               Natsir-Merawat NKRI Menghempang Potensi Disintegrasi, di Universitas Jenderal
               Soedirman, Poerwokerto, tanggal 9 Juli 2008, hal. 3.
                   105  Wawancara dengan Imam Yudotomo, op.cit.
                                                                        123
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181