Page 176 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 176
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria
Ketika menjabat sebagai anggota dewan inilah Moch.
Tachid sempat beberapa kali mengeluarkan mosi kepada peme-
rintah. Mosinya yang diterima oleh Parlemen adalah penghapu-
san pajak bumi (landrente) 103 bagi rakyat Yogyakarta yang melalui
reorganisasi 1919 memperoleh akses atas tanah dalam bentuk
erfelijk gebrukisrecht (hak pakai turun-temurun).
Moch. Tauchid juga menjadi bagian dari peristiwa sejarah
yang penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Ia merupakan
salah satu penandatanganan sebuah mosi yang dimotori oleh M.
Natsir yang berisikan tentang seruan kembalinya Indonesia ke
dalam bentuk NKRI. Mosi itu sering dikenal dengan “Mosi
Integral Natsir” yang bertanggal 3 April 1950. Mosi ini merupa-
kan monumen sejarah yang mengantarkan Indonesia kembali
menjadi negara kesatuan (unitarisme) setelah sempat menjadi
bentuk federal (federalisme) oleh politik van Mook.
Mosi itu ditandatangani oleh M. Natsir sebagai konseptor-
nya, dan beberapa ketua fraksi di parlemen seperti Soebadio
Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM. Tam-
bunan, Ngadiman Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokro-
negoro, Amels, Siradjudddin Abbas, dan Moch. Tauchid. 104 Me-
nyimak dari nama-nama itu, justru tidak dijumpai dari kalangan
PNI, dan yang terbanyak adalah dari kalangan komunis.
Mosi lainnya yang diajukan Tauchid, namun gagal, adalah
agar tanah-tanah perkebunan asing yang telah diduduki rakyat
selama masa Jepang tetap menjadi milik rakyat. 105 Mosi ini bu-
kan hanya gagal secara kasuistis, akan tetapi persoalan kepemi-
likan perkebunan (dan berbagai aset) yang semula dikuasai oleh
pihak Belanda justru dipulihkan hak-haknya melalui perjanjian
KMB. Berbagai pasal dalam perjanjian KMB terkait persoalan
103 Moch. Tauchid., op.cit., hal. 82-83.
104 Mahfud MD., “Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita”,
makalah disampaikan pada seminar Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Mohammad
Natsir-Merawat NKRI Menghempang Potensi Disintegrasi, di Universitas Jenderal
Soedirman, Poerwokerto, tanggal 9 Juli 2008, hal. 3.
105 Wawancara dengan Imam Yudotomo, op.cit.
123

