Page 173 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 173

Ahmad Nashih Luthfi


               hal ini BTI) yang membentuk struktur pemerintahan resmi (di
               Yogyakarta saat itu).
                   Pada saat menjadi badan pekerja DPR DI Yogyakarta
               mewakili BTI, Moch. Tauchid, pada September 1946, meng-
               ajukan usul penghapusan hak konversi atas tanah-tanah yang
               dikuasai oleh pemilik asing di wilayah vorstenlanden. Mosi itu
               disertai gagasan agar penanaman tebu selanjutnya dikerjakan
               oleh rakyat dengan cara “opkoop riet” (borongan) melalui ber-
               koperasi. Saat itu memang sudah dibentuk koperasi-koperasi rak-
               yat di tingkat kelurahan. Tetapi usul itu ditolak oleh wakil golo-
               ngan buruh yang merasa dampaknya akan merugikan mereka.   91
               Dalam perkembangannya, hak konversi di Yogyakarta dihapus-
               kan pada tahun 1948 berdasarkan UU Darurat No. 13/1948. 92
                   Sebagai organisasi, BTI menjadikan semangat anti imperia-
               lisme dan feodalisme sebagai prinsip dasar dan metode perju-
               angannya yang diwujudkan dengan cara perjuangan revolusioner.
               Selain itu BTI juga melakukan perjuangan berdasar pertentangan
               kelas. Uniknya, usaha yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan
               menuju masyarakat sosialis adalah dengan cara pertanian kolektif
               dan modern. 93
                   Prinsip kolektif dan modern tidaklah sederhana. Dua hal ini
               sangat mempengaruhi sejarah BTI. Dua prinsip ini terkait
               dengan orientasi politik dan pengorganisasian para pemim-
               pinnya. Saat itu, prinsip terhadap kepemilikan tanah ditanggapi
               secara berbeda-beda. Kalangan komunis yang telah memiliki
               Rukun Tani Indonesia (RTI) memegang prinsip kepemilikan





                   91  Moch. Tauchid, op.cit., hal. 88.
                   92  Selo Soemardjan, “Land Reform di Indonesia”, dalam Sediono M.P.
               Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Ed.), Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola
               Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (Jakarta: Yayasan Obor
               Indonesia, 2008 [edisi revisi]), hal. 124-125.
                   93  Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, Almanak Pertanian 1954,
               Jakarta, 1954, hal. 134. Almanak tahun 1954 ini keliru menyebut prinsip kolektif
               BTI, sebab setahun sebelumnya, dengan terjadinya fusi BTI telah memegang
               prinsip kepemilikan pribadi.
               120
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178