Page 178 - Melacak Sejarah Pemikiran Agraria Indonesia Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor
P. 178
Melacak Sejarah Pemikiran Agraria
dan kulturalnya justru berada pada tempat yang paling bawah.
Mereka dihinakan oleh umat manusia lainnya”. 109
Cara modern dalam “mentjapai kemakmoeran petani” meru-
pakan gagasan yang tumbuh subur pada periode awal BTI.
Moch. Tauchid merupakan eksponen dalam gagasan itu, dan ma-
sih tampak ketika ia memimpin GTI. Sebagai Ketua Bagian Sosi-
al Ekonomi BTI, ia merumuskan bagaimana seharusnya moderni-
sasi pertanian itu dilakukan. 110 Rumusan itu ditulisnya pada ta-
hun 1947 setelah berlangsung Kongres BTI di Jember.
Pada masa itu, modernisasi pertanian (dan term pembangu-
nan 111 ) berbeda jauh pemahamannya dengan ideologi modernisme
yang dianut dalam pembangunan pertanian Orde Baru. Moderni-
sasi yang dimaksudkan dalam tulisan itu adalah pemakaian pu-
puk (pupuk kimia adalah salah satu dari 3 lainnya yang alami),
pengadaan kebun bibit desa, pendidikan dan peningkatan penge-
tahuan kaum petani, pembentukan dan pendidikan kader tani,
serta pengajaran dan kursus kader BTI. 112
Membaca selebaran itu akan terasa beberapa kesan. Pertama,
sudah pada tempatnya gerakan tani menaruh kepercayaan tinggi
dan bekerjasama dengan pemerintah (Djawatan Pertanian). Jus-
tru dengan kuatnya organisasi tani, kinerja pemerintah akan
menjadi mudah dijalankan. 113 Kedua, upaya pemandirian kaum
109 Ibid. Ide dibalik gugatan ini tercermin kembali dalam azas dan tujuan
GTI, pasal 4 ayat 1. Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian, op.cit., hal. 147.
110 Moch. Tauchid, “Mentjapai Kemakmoeran dengan Modernisasi Perta-
nian”, Barisan Tani Indonesia, 1947.
111 Kata “pembangunan” telah lazim digunakan pada periode ini, bahkan sejak
kemerdekaan. Saat itu, arti yang dimaksud adalah membebaskan diri dari mentalitas
bangsa terjajah; membangun susunan masyarakat baru yang adil; membangun
kesejahteraan rakyat. Gunawan Wiradi, 2009, op.cit., hal. 94. Sementara arti
“Pembangunan” (“P” besar) terkait dengan suatu proyek intervensi berupa capitalist
development pasca Perang Dunia II terhadap negara-negara “Dunia Ketiga” yang
berkembang dalam konteks dekolonisasi dan perang dingin (cold war). Noer Fauzi,
“Desentralisasi dan Community Driven Development dalam Konteks Pembangunan
Kapitalis: Suatu Kajian Teoritis”, 2009, tt., tt.
112 Simak, Ibid., hal 1-8.
113 Orde Baru justru menjadikan organisasi massa mandul akibat kebijakan
“floating mass”. Mereka didepolitisasi dan kosa kata “politik” menjadi sesuatu
yang tabu. Dengan demikian, warga negara tidak lebih adalah property dari
125

