Page 112 - Buku Menyikapi Wajah Minangkabau
P. 112
d. Buang Siriah
Jenis sanksi ini memang ringan secara materil, tapi amat
sangat berat melakukannya. Kalau dia membuat kesalahan
berat kepada satu kaum, maka dia harus menjunjung carano
berisi sirih pinang disertai nasi kunyit singgang ayam ke rumah
gadang persukuan orang. Diforum itu dia menyampaikan
permohonan maaf. Kalau dia bersalah kepada nagari, maka
carano dengan segala isinya dia junjung sendiri ke Balerong
dengan menjamu Niniak Mamak serta dengan perangkat adat
yang hadir.
7. Hukum Adat vs HAM
Merujuk kepada UUD 45, Hukum Adat berlaku positif
dikalangan warganya sendiri. Sejak sebelum kemerdekaan,
masyarakat adat telah memberlakukannya, kecuali kasus-
kasus kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan,
penganiayaan berat dan lain-lain. Walaupun pengadilan Adat
sudah menghukum pelakunya, namun pemerintah tetap
menuntutnya atas nama negara. Akan tetapi, tentang kasus-
kasus ringan seumpama kenakalan remaja, pelanggaran susila,
pencurian ayam dan lain-lain boleh diselesaikan dengan
Hukum Adat.
Khusus tentang perkara Sako dan Pusako, pemerintah
sama sekali tidak berwenang memutuskan perkara memakai
KUHP. Kalaupun ada pihak yang mengadu ke pemerintah,
biasanya dalam tahap awal di kepolisian, masalahnya
diturunkan ke Ninik Mamak. Andai kata perkaranya tak
terselesaikan, maka pihak Ninik Mamak lah yang
melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri. Seiring dengan
dinamika hukum di negara kita, penanganan kasus ringan
seperti diatas, kekuasaan Pengadilan Adat sudah terpangkas.
Sebagaimana dasar Hukum Adat yang lazim menerapkan efek
Menyingkap Wajah 83
Minangkabau
Paparan Adat dan
Budaya