Page 183 - Buku Menyikapi Wajah Minangkabau

negara kerajaan serentak bangkit menuntut perubahan. Maka

secara bergelombang beralihlah bentuk pemerintahan dari
Tirani ke Demokrasi. Akhirnya tinggal Belanda, Inggris,

Spanyol, Jepang, Thailand dan beberapa negara saja yang

bertahan. Itupun kepala pemerintahan di tangan Perdana
Menteri. Yang Mulia hanya sebagai lambang saja, duduk manis

di singgasana tanpa menerima sembah hamba sahaya. Dulu
semua bak kata awak, sekarang ditangan Presiden, dibawah

lembaga Tris Politika: Legislatif sebagai pembuat UU, Eksekitof

menjalankan dan Yudikatif lembaga Pengontrol. Begitulah
malunya sejarah. Selamat tinggal otokrasi, selamat datang

Demokrasi.

Sebelum Montesque mencanangkan demokrasi,
Minangkabau sudah mendahuluinya. Wilayah Luhak Nan Tigo

merupakan himpunan Republik-Republik kecil berbentuk

Nagari di bawah pemerintahan “presiden” berpangkat Angku
Palo. Beliau dipilih rakyat melalui pemilu berjenjang oleh para

Ninik Mamak. Nagari merupakan Negara berdaulat di bawah

UU Adat berazaskan musyawarah mufakat. Setelah Tigo Luhak
berkembang menjadi Alam Minangkabau, daerah

pemekarannya sampai ke wilayah-wilayah Kerajaan Lokal
yang disebut Rantau. Itu yang dimaksud dengan Luhak

Bapanghulu, Rantau Barajo. Artinya nagari-nagari dipimpin

Panghulu yang dipilih secara demokrasi, kerajaan lokal
dikepalai Raja. Tapi sekarang Luhak dan Rantau sudah sama-

sama dipimpin Panghulu, kekuasaan Raja sudah pupus.

Mengapa ini bisa terjadi?
Seiring dengan perjalanan waktu, pada abad-abad yang

lalu terjadi perpindahan penduduk dari Luhak yang sudah
padat kewilayah Rantau yang masih longgar. Secara evolusi

terjadi pembauran budaya antara keduanya. Seumpama dari

154
Yus Dt. Parpatih