Page 60 - Linguistik Forensik
P. 60

hukum  terletak  dalam  fungsi  yang  normatif.  Dalam  bahasan  normatif

               dirumuskan  norma-norma  yang  berisi:  perintah,  larangan,  izin,  dan
               dispensasi.

                       Ada beberapa faktor yang perlu dicermati sebelum suatu hukum

               akan dilahirkan, yaitu:
                1.  Para  pembentuk  hukum  harus  menyimak  filosofi  di  balik  suatu

                    konsep       hukum.        Istilah strafbaarfeit yang    diterjemahkan

                    menjadi peristiwa  pidana tentu  berangkat  dari  filosofi  yang  berbeda

                    dengan perbuatan  pidana dan tindak  pidana.  Dalam  konteks  ini  juga
                    termasuk  penelaahan  atas  latar  belakang  keluarga  sistem  hukum.

                    Konsep ‘mortgage’ dalam sistem Anglo Sakson tidak bisa serta merta

                    diidentikkan dengan konsep ‘hipotek’ yang ada dalam sistem hukum

                    Indonesia.
                2.  Para pembentuk hukum juga harus menyimak kesesuaian istilah itu

                    dengan kelaziman yang sudah diterima lama dalam doktrin hukum.

                    Misalnya,  kata ‘oneerlijke  concurrentie’ atau ‘unfair  competition’ sudah
                    cukup  lama  dimaknai  dalam  buku-buku  teks  hukum  berbahasa

                    Indonesia  menjadi ‘persaingan  curang’. Entah  mengapa,  tiba-tiba

                    dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  muncul  istilah
                    baru: ‘persaingan tidak sehat’.

                3.  Pembentuk  hukum  perlu  mempertimbangkan  faktor  efisiensi

                    berbahasa  sebagaimana  diajarkan  dalam  teknik  perundang-

                    undangan.  Kendati  hukum  dalam  satu  sisi  adalah  produk  politik,
                    tetapi terkadang pertimbangan politik yang terlalu menonjol dapat

                    menyebabkan  bahasa  hukum  kita  menjadi  tidak  tampil  elegan  di

                    dalam  perbendaharaan hukum  positif  kita.  Sebagai  contoh  kasus,

                    pernah    terjadi    dinamika politik    yang     membuat pembentuk

                                                     52
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65