Page 20 - Konflik Bersejarah Runtuhnya Hindia Belanda (Nino Oktorino) Septa
P. 20

12



          R
                 Cina, dan Indo-Eropa di Volksraad mendukung petisi
                 tersebut sekalipun dengan beberapa catatan, partai-
                 partai nasionalis terkemuka Indonesia terpecah-belah
                 sikapnya dalam menyingkapi Petisi Soetardjo. Parindra
          UNTUHNY
                 pimpinan dr. Soetomo dan Mohammad Thamrin, salah
                 satu partai nasionalis terkemuka yang memiliki wakil di
                 Volksraad, merasa curiga dan tidak senang karena ide
                 Soetardjo—seorang pejabat dalam birokrasi kolonial—
                 tersebut berhasil sementara para pemimpin pergerakan
                 anti-kolonial terkemuka telah gagal. Mereka—dan
                 kalangan pergerakan nasional di luar Volksraad—menilai
          A HINDIA BELAND
          A
                 Petisi Soetardjo sebagai gerakan mundur dari perjuangan
                 kemerdekaan Indonesia yang menuntut kemerdekaan
                 penuh bagi Indonesia dan mencela penganjurnya sebagai
                 pengemis yang minta dikasihani. Pihak Belanda sendiri
                 umumnya bersikap menolak petisi tersebut karena
                 dianggap terlalu prematur.
                   Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata 26 sua-
                 ra meyatakan setuju sementara 20 menolak Petisi Soe-
                 tardjo. Diterimanya petisi itu sendiri tidak terlepas dari
                 keinginan sejumlah anggota berkebangsaan Eropa untuk
                 memperoleh otonomi yang lebih luas dari Den Haag. Ka-
                 rena itu, pada tanggal 1 Oktober 1936 petisi tersebut di-
                 ajukan kepada Ratu Belanda, Staten General, dan Menteri
                 Jajahan di Negeri Belanda.
                   Dengan sangat dominannya metode-metode kooperatif
                 di kalangan kaum elite Indonesia (para tokoh pergerakan
                 yang menolak ide-ide tersebut segera disingkirkan oleh
                 pihak kepolisian) dan lunaknya usul-usul yang menjiwai
                 Petisi Soetardjo, tampaknya cita-cita Politik Etis akhirnya
                 dapat terwujud. Sayangnya, setelah melalui pembicaraan
                 yang cukup lama, akhirnya petisi tersebut ditolak oleh
                 Ratu Belanda melalui Surat Keputusan No. 40 tanggal 16
                 November 1938. Alasannya, masa depan Negeri Belanda
                                                                                   001/I/15 MC
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25