Page 23 - Konflik Bersejarah Runtuhnya Hindia Belanda (Nino Oktorino) Septa
P. 23

15



                 Jatuhnya Negeri Belanda ke tangan Jerman Nazi                  RAPUH
              pada bulan Mei 1940 membuka kembali harapan di ka-
              langan para pemimpin pergerakan di Volksraad bahwa                ANG
              pemerintah Belanda akan memberikan beberapa konsesi.
              Namun, lagi-lagi mereka dikecewakan. Mereka hanya men-
              dapat jawaban samar-samar dari van Starkenborg bahwa              K OLONI Y
              mungkin akan dilakukan beberapa perubahan setelah pe-
              rang berakhir.
                 Tiga mosi dalam Volksraad yang disponsori oleh
              Thamrin, Soetardjo, dan Wiwoho meminta agar pemerintah
              menggunakan istilah ”Indonesiër” (orang Indonesia) seba-
              gai pengganti kata penghinaan inlander (pribumi) da lam
              do kumen-dokumen resmi, menetapkan kewarganegaraan
              Hin dia, dan melakukan perubahan agar Volksraad dapat
              menjadi semacam parlemen yang sebenarnya. Namun mosi-
              mosi tersebut umumnya ditanggapi secara negatif oleh
              pemerintah sehingga ditarik kembali oleh para spon sornya.
                 Sementara itu, jatuhnya Negeri Belanda sendiri se-
              benarnya menyebabkan terjadinya kepincangan dalam
              kehidupan tata negara Hindia Belanda akibat terputusnya
              hubungan dengan negeri induk. Di tengah-tengah kemelut
              ini, pada bulan Agustus 1940 GAPI mengeluarkan reso-
              lusi yang menuntut di adakannya perubahan sistem keta-
              tanegaraan di Hindia Belanda. Mereka mengusulkan
              pem bentukan suatu uni Belanda-Indonesia berdasarkan
              ke dudukan yang setara bagi kedua belah pihak, di mana

              Volksraad akan berubah menjadi badan legislatif yang
              bersifat bikameral atas dasar sistem pemilihan yang adil.
              Resolusi tersebut kemudian dikirimkan kepada gubernur
              jenderal, Volksraad, Ratu Wihelmina dan kabinet Belanda
              di London, Inggris.
                 Pada tanggal 14 September 1940, atas persetujuan
              peme rintah    Belanda,    dibentuklah     Commissie     tot
              bestudeering van Staatsrechtelijke hervormingen (Panitia
                                                                                   001/I/15 MC
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28