Page 22 - Konflik Bersejarah Runtuhnya Hindia Belanda (Nino Oktorino) Septa
P. 22

14



          R
                 susnya setelah kegagalan Petisi Soetardjo, akhirnya men-
                 dorong kaum nasionalis untuk menggalang kekuatan
                 ber sama. Pada tanggal 21 Mei 1939, sejumlah organisasi
                 nasionalis Indonesia se perti PSII, Gerindo, PII, Pasundan
          UNTUHNY
                 dan Persatuan Minahasa, sepakat men dirikan sebuah or-
                 ganisasi kerja sama antarorganisasi politik yang diberi na
                 ma Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dalam kongresnya
                 yang per tama pada tanggal 4 Juli 1939, dibicarakan aksi
                 GAPI dengan semboyan ”Indonesia Berparlemen”. Dengan
                 demikian, jelas GAPI tidak menuntut kemerdekaan penuh,
                 tetapi menginginkan peningkatan partisipasi rakyat da-
          A HINDIA BELAND
          A
                 lam pemerintahan yang sesuai dengan sendi-sendi demo-
                 krasi.
                   Ketika Hitler menyerbu Polandia pada tanggal 1 Sep-
                 tember 1939, pihak GAPI menekan Belanda supaya mem-
                 berikan otonomi sehingga dapat dibentuk aksi ber sama
                 Belanda-Indonesia dalam menghadapi fasisme. Un tuk
                 mencapai tujuan yang dicita-citakannya itu, GAPI me-
                 nyerukan kepada semua lapisan rakyat Indonesia agar
                 men dukung perjuangan mereka. Seruan GAPI itu disambut
                 hangat oleh pers Indonesia dengan cara memberitakan
                 secara panjang lebar mengenai GAPI. Pihak GAPI sendiri
                 kemudian mengadakan aksi rapat-rapat umum. Dalam
                 rangka untuk meningkatkan aksi-aksi GAPI, kemudian di-
                 bentuk Komite Parlemen Indonesia di seluruh Indonesia.
                 Pada bulan Februari 1940, tuntutan GAPI dibicarakan di
                 Tweede Kamer. Namun hanya SDAP (partai sosialis) saja
                 yang menyokong tuntutan GAPI, sedangkan yang lainnya
                 menolak dengan alasan waktunya masih terlalu dini. Pe-
                 merintah Belanda sendiri memperjelas posisinya dengan
                 menyatakan bahwa selama tanggung jawab terakhir
                 atas Hindia Belanda masih di tangannya, sehingga tidak
                 akan ada otonomi maupun pemerintahan parlementer di
                 Hindia.
                                                                                   001/I/15 MC
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27