Page 177 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

UNSUR
NO PEMBINAAN PERMASALAHAN REKOMENDASI PERATURAN/ PIC TANGGAPAN
DAN SUPERVISI KETENTUAN TERKAIT
Retur SP2D oleh KPPN Jakarta II nomor informasi pada OMSPAN
ND-54/WPB.12/KP.02/2019 tanggal 30 sangat terlambat.
Januari 2019; Jadi penghitungan
keterlambatan pemberitahuan
retur yang didasarkan pada
tanggal diterbitkannya SP2D
tidak dapat digunakan
sebagai acuan.
8. Penatausahaan Berdasarkan data monitoring Karwas UP per Agar dilaksanakan PMK 190/PMK.05/2012 Seksi KPPN Jakarta II telah
Uang Persediaan satker pada aplikasi OMSPAN per tanggal 5 sesuai ketentuan tentang Tata Cara MSKI menerbitkan Surat
April 2019 masih terdapat beberapa satker yang berlaku. Pembayaran Dalam Pemberitahuan belum
yang belum melakukan revolving UP yaitu: Rangka Pelaksanaan mengajukan penggantian UP
1. Satker Balitbang Kemhan (683880), APBN kepada Satker tersebut.
2. KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu Selanjutnya terhadap ketiga
(561466) dan Satker tersebut:
3. Baranahan Kemhan (683862). 1. Satker Balitbang Kemhan
meskipun KPPN Jakarta II telah menerbitkan (683880) telah melakukan
surat pemberitahuan belum mengajukan penihilan UP s.d. tanggal 1
penggantian UP. April 2019. Namun
demikian, terdapat
KPPN Jakarta II belum menerbitkan surat kesalahan kelebihan
pemberitahuan pemotongan UP sebesar 25% penihilan UP sebesar Rp
Satker Balitbang Kemhan (683880) 5.316.000,- dan akan
(Balitbang Kemhan mengajukan SPM-GUP segera dilakukan
terakhir 22 Februari 2019). perbaikan.
2. Satker KPP Pratama
Jakarta Tamansari Satu
(561466) telah
melaksanakan pengajuan
SPM GUP tanggal 9 April
2019
3. Satker Baranahan Kemhan
(683862) telah
melaksanakan pengajuan
SPM GUP tanggal 5 April
2019