Page 134 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

133

pidana yang ditetapkan sebagai kejahatan. Tujuan utama kriminalisasi

perbuatan pidana dimaksud untuk memberikan perlindungan hukum

terhadap harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, maka pemerintah

Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Lahir

beberapa ketentuan perundang-undangan baik secara nasional dan di

beberapa Propinsi (sebagaimana Tabel 2) menunjukkan bahwa kebijakan

kriminal (criminal policy) Indonesia tentang perdagangan orang sangat maju

dan telah sejalan dengan konvensi internasional. Beberapa ketentuan

perundang-undangan dimaksud antara lain, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden (Keppres)

Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Keppres Nomor 87 Tahun

2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi

Seksual Komersil Anak, dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana

Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-

aksi nyata dari sektor-sektor terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

organisasi kemasyarakatan, kepolisian, dan lain-lain, maka pada akhir bulan

Juni 2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih baik, ini

awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.

Dalam kaitan dengan analisis kriminalisasi perbuatan pidana dalam

ketentuan perundang-undangan tersebut, maka secara teoretik akan

diarahkan pada analisis unsur-unsur delik sebagai unsur utama menemukan

apakah kriminalisasi kejahatan perdagangan orang dapat menjadi landasan