Page 130 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.
P. 130

129







                               of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or
                               receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person
                               having  control  over  another  person,  for  the  purposeof  exploitation.
                               Exploitation  shall  include,  at  a  minimum,  the  exploitation  of  the
                               prostitution  of  others  or  other  forms  of  sexual  exploitation,  forced
                               labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or
                               the removal of organs”. 127

                               Berdasarkan  rumusan  konvensi  tersebut,  maka  unsur-unsur  delik


                        Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang  dikriminalisasi  menurut

                        Konvensi Internasional yaitu:


                                (1)  Adanya  perbuatan  perlintasan  terhadap  orang,  yakni:  a.
                                 perekrutan  (recruitment);  b.  pengangkutan  (transportation);  c.
                                 pemindahan  (transfer);  d.  melabuhkan  (harbouring);  e.  menerima
                                 (receipt).  (2)  Adanya  modus  perbuatan  yang  dilarang,  yakni:  a.
                                 penggunaan  ancaman  (use  of  force)  atau;  b.  penggunaan  bentuk
                                 tekanan lain (other forms of coercion) ; c. penculikan; d. penipuan; e.
                                 kecurangan;  f.  penyalahgunaan  kekuasaan;  g.  kedudukan
                                 beresiko/rawan  (a  position  of  vulnerability);  h.  memberi/menerima
                                 pembayaran;  (3)  Adanya  tujuan  atau  akibat  dari  perbuatan,  yakni
                                 eksploitasi  manusia,  yakni:  (a)  Eksploitasi  prostitusi,(b)  Eksploitasi
                                 seksual; (c) Kerja paksa atau pelayanan paksa; (d) Perbudakan; (e)
                                 Praktek  serupa  perbudakan;  (f)  Perhambaan;  (g)  Peralihan  organ

                                 (removal organ). (4) Dengan atau tanpa persetujuan orang      128 129

                               Berdasarkan  rumusan  delik  tersebut  dapat  direkonstruksi  beberapa

                        perbuatan yang dapat dijadikan landasan normatif penetapan Tindak Pidana


                        Perdagangan Orang (TPPO) sebagai extra ordinary crime.  Unsur dimaksud

                        yaitu unsur ketiga yaitu adanya tujuan atau akibat perbuatan yang mengarah


                        pada eksploitasi manusia berupa, eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual,


                               127   Dikutip  dari  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  atau  National  Commission  for
                        Child Protection.
                               128  Loc.cit.
                               129   Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  atau  National  Commission  for  Child
                        Protection. www.komisiperlindingan anak.co.od.diakses tgl. 8 januari 2010. Dikutip dari Buku
                        Komariah
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135