Page 131 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

130

kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, praktek serupa perbudakan,

perhambaan dan peralihan organ. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena setiap orang tidak boleh

dipaksa untuk melakukan apa yang telah menjadi miliknya (Teori Hugo De

Groot dan John Locke). Jika pelaku perbuatan pelaku memenuhi unsur

tersebut, maka perbuatannya sudah dapat digolongkan telah melakukan

kejahatan kemanusiaan (Crime against humanity) yang dari rekonstruksi

tersebut dapat dirumuskan kebijakan pidana (criminal policy) yang secara

normatif akan melahirkan kaidah hukum yang menempatkan kejahatan

perdagangan orang menjadi kejahatan biasa juga disebut extra ordinary

crime. Jika dianalisis secara teks konvensi, maka muatan kriminalisasi

kejahatan atau delik tersebut dalam konvensi tidak disebut secara tegas

kualifikasinya sebagai kejahatan luar biasa, karena sesuai dengan

paradigma hukum pidana bahwa penetapan suatu perbuatan termasuk

kualifikasinya harus secara tegas disebut dalam hukum tertulis (hukum

positif) sehingga menjadi acuan bersama. Meskipun demikian, penyebutan

secara limitatif dan tegas unsur-unsur yang sama maknanya dengan prinsip-

prinsip pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan apabila menggunakan

asas-asas umum, penafsiran sistematik dan realitas perdagangan orang

baik secara nasional dan internasional maka kualifikasi kejahatan perdangan

orang dapat dijadikan acuan kriminalisasi perbuatan sebagai kejahatan luar

biasa.