Page 129 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

128

yang sangat urgen dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sub bab berikut

akan dianalisis aspek kriminalisasi kejahatan perdagangan orang sebagai

suatu kebijakan pidana baik dalam konvensi maupun dalam peraturan

perundang-undangan nasional.

1. Kriminalisasi Perbuatan Pidana Dalam Perundang-Undangan

1.1. Kriminalisasi Perbuatan Pidana Dalam Konvensi

Dalam ketentuan perundang-undangan tentang kejahatan

perdagangan orang telah ditemukan dua sumber hukum utama yaitu

konvensi internasional dan hukum nasional Indonesia 126 . Pembahasan

pertama kriminalisasi perbuatan dalam konvensi internasional.

Dalam Konvensi Internasional tentang perdagangan orang, telah

dirumuskan secara normatif perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai

kejahatan perdagangan orang. Dalam Konvensi Internasional muatan

kriminalsiasi perbuatan kejahatan perdagangan orang sudah dirumuskan

secara jelas dan tegas. Muatan kriminalisasi kejahatan disebut secara rinci

dalam Protocol to Prevent, Suppres and Punish Trafficking in Person

Especially Women and Children. Protokol ini sudah ditandatangani

(signatory) oleh Pemerintah Indonesia. Dalam Pasal 1 Protocol Konvensi

Internasional tentang Perdagangan Wanita dan Anak-nak diartikan sebagai

berikut ;

“Trafficking in person shall mean the recruitment, transportation,
transfer, harbouring or receipt of person, by means of the threat or use
of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception,

126 Lihat Tabel 1 dan Tabel 2 tentang Ketentuan Konvensi Internasional dan
Undang-Undang yang terkait Perdagangan orang di Indonesia.