Page 133 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

132

protokol merupakan elemen dari suatu perbuatan yang dikualifikasikan

sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum (strafbaarfeit,

unlawfull). Bahkan, rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime

Againts Humanity) merupakan kejahatan yang bersifat meluas dan sistemik

sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 9 Konvensi Internasional

tentang Human Trafficking dan Statuta Roma serta Protocol to Prevent,

Suppres and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children 131

dapat direduksi untuk mendukung perubahan kualifikasi kejahatan sebagai

kejahatan luar biasa dengan menambah unsur baru sebagai hasil direduksi

kriminologis menjadi norma hukum baru tindak pidana perdagangan orang

dalam konvensi internasional.

Berdasarkan kedua pertimbangan kriminologis dan sosiologis, maka

konsideran protokol tersebut patut menjadi perhatian oleh karena kejahatan

tersebut sudah memiliki derajat dan kualifikasi yang mencerminkan ciri dari

kejahatan luar biasa yaitu, menjadi kejahatan serius, transnasional dan

bersifat meluas.

1.2. Kriminalisasi Perbuatan Pidana Dalam Undang-Undang Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Salah satu aspek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah muatan

norma unsur–unsur perbuatan yang dimuat dalam undang-undang yang

mengatur perdagangan orang. Muatan atau rumusan perbuatan pidana

dalam perundang-undangan dimaksud merupakan kriminalisasi perbuatan

131 Protocol ini sudah ditandatangani (signatory) oleh Pemerintah Indonesia, dan
semestinya segera diratifikasi, dikutip dari www.komnasham.co.id.