Page 132 - ORASI ILMIAH PROF. DR. POPPY ANDI LOLO SH. MH.

131

Selanjutnya, meskipun dari sisi pengertian, di luar batasan protokol

tersebut, pengertian perdagangan orang masih beragam. Hingga saat ini

belum ada kesatuan yang bisa mengambarkan kejahatan perdagangan

orang. Hal ini disebabkan semakin meluasnya dimensi kriminal dari

perdagangan manusia, sehingga batasan tradisional perdagangan

manusia/budak menjadi usang 130 . Karena itu, batasan/pengertian itu

membawa dasar dan implikasi yuridis pula. Dalam pendekatan yang dalam

hukum pidana, batasan trafficking menurut Protocol merupakan elemen dari

suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau perbuatan

melawan hukum (strafbaarfeit/ unlawfull). Sebagai perbuatan yang melawan

hukum (wederrectelijkeheid daad) harus dirumuskan elemen-elemen atau

unsur-unsumya dalam bentuk undang-undang baru sebagai hasil

kriminalisasi perbuatan kejahatan perdagangan orang.

Oleh karena itu, pembatasan yang didasarkan atas ketentuan hukum

menjadi penting dan dilengkapi dengan kondisi atau realitas dari kejahatan

perdagangan orang itu sendiri, sehingga nantinya, menjadi paradigma yang

absah untuk menentukan perdagangan orang sebagai kejahatan luar biasa.

Dengan demikian, maka pemberantasan perdagangan orang ini merupakan

isu hukum yang sudah harus ditingkatkan kualifikasinya, dan karenanya

perlu diantisipasi dengan jaminan kepastian hukum. Peningkatan kualifikasi

kejahatan dalam pendekatan hukum pidana, batasan trafficking menurut

130 Lihat Alison N. Steward, “International Human Rights Law Group”, 1998, dalam
”Perdagangan Perempuan, Migrasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan
Akibatnya”, Publikasi Komnas Perempuan, hal. 7.