Page 332 - S Pelabuhan 15.indd
P. 332

Amerika atau daerah-daerah lain di Asia dan Afrika yang menjadi koloni Eropa, hanya

                                     diperbolehkan singgah di Batavia dan dengan izin khusus dapat berlabuh di Semarang
                                     atau Surabaya. Kecuali untuk jung-jung Cina hanya boleh di Batavia. Pelayaran jung-
                                     jung Cina ini dibatasi karena Pemerintah Belanda beranggapan bahwa jung-jung
                                     Cina akan mengalahkan kapal-kapal pribumi. Kapal-kapal Cina yang terlepas dari

                                     pengawasan adalah kapal-kapal ilegal yang menyelundupkan barang-barang komoditi.
                                     Pemerintah juga melakukan pelarangan impor dan ekspor senjata api, bubuk mesiu,
                                     amunisi dan peluru. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial tidak
                                     menerapkan liberalisasi pelayaran dan perdagangan seperti yang diminta oleh Inggris.

                                     Belanda tetap mempertahankan kebijakan monopoli dan proteksi sejak masa VOC.

                                     Pelarangan pelayaran kapal-kapal asing di Indonesia bagi kegiatan perdagangan di

                                     luar Batavia, Semarang, dan Surabaya, tidak sesuai dengan perjanjian tahun 1814.
                                     Selain itu, pemerintah kolonial juga menerapkan tarif yang berbeda dari satu wilayah
                                     ke yang lainnya. Meskipun pelayaran dan perdagangan dari wilayah Jawa dan Madura
                                     tidak dikenai pajak, barang-barang yang akan dikirim ke pulau lain atau dibawa dari

                                     pulau lain tetap dikenai pajak. Pajak untuk pribumi diberlakukan serendah mungkin.
                                     Tapi jika itu kapal asing, peraturan 1 November 1818 yang diberlakukan (Sulistiyono
                                     2004, 77).


                                     Motif pemerintah memberlakukan kebijakan ini adalah agar pelayaran pantai Jawa
                                     dan Madura hanya untuk kapal-kapal Hindia Belanda. Ini adalah upaya monopoli
                                     dan proteksi pelayaran dan perdagangan inter-regional. Perwujudan dari kebijakan
                                     tersebut adalah dengan menerapkan perbedaan tarif. Secara politik, pemerintah

                                     kolonial merasa bahwa kehadiran kapal-kapal asing akan mengancam pengaruh
                                     mereka pada koloni, terlebih lagi bagi daerah luar Jawa yang kurang dikontrol.


                                     Belanda mengetahui bahwa jaringan dagang antara India dan Cina, meliputi jaringan
                                     pelayaran pulau-pulau, sangat diminati Inggris. Itulah alasan kenapa pemerintah
                                     kolonial hanya membuka Batavia untuk ekspor dan impor (Sulistiyono 2004,
                                     109). Inggris melihat kebijakan ini sebagai manifestasi dari ambisi Belanda untuk

                                     mengontrol dan memonopoli semua aktivitas perdagangan dengan kongsi-kongsi
                                     dagang barat atau dengan Cina di koloni mereka.





      320
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337