Page 333 - S Pelabuhan 15.indd

ATLAS PELABUHAN-PELABUHAN BERSEJARAH DI INDONESIA

Kebijakan Belanda yang hanya membuka Batavia untuk kapal-kapal asing membuat

Raffl es mencari cara untuk mengkonter kebijakan tersebut. Rafl es berpikir bahwa
membangun bandar di sekitar Malaka sebagai saingan Batavia adalah salah satu cara
melawan kebijakan Belanda untuk menghentikan monopolinya. Setelah beberapa
intrik diplomasi politik, Raffl es berhasil mendirikan pelabuhan Singapura pada 1819.

Keinginan utama Raffl es adalah menjalin hubungan antara perdagangan Inggris di
Semenanjung Tanah Melayu dengan Nusantara (Sulistiyono 2003, 78).

Singapura adalah senjata utama untuk menggagalkan monopoli di Nusantara.
Singapura digunakan sebagai tandingan Batavia dan juga untuk melindungi
perdagangan Inggris di perairan timur dengan cara; menjamin biaya bebas masuk ke
Selat Malaka dan membangun pos/pangkalan melalui Malaka sebagai pintu masuk

selatan selat itu.

Pertumbuhan Singapura membuat pemerintah kolonial mulai memperhatikan jung-
jung Cina. Banyak dari mereka yang beralih dari pelabuhan-pelabuhan di Nusantara

ke Singapura. Dampaknya adalah aset perdagangan Hindia Belanda sebagian tertarik/
beralih ke Singapura.

Baru di tahun 1925, pemerintah kolonial mengizinkan jung-jung Cina untuk singgah
tidak hanya di Batavia tapi juga di Semarang dan Surabaya tanpa izin khusus dari
Gubernur Jendral.

19.2. Liberalisasi Setengah Hati Belanda

Sekembalinya Belanda ke Nusantara pada 1816, pemerintah kolonial meletakkan
fondasi untuk regulasi yang lebih detail tentang pelayaran dan perdagangan asing di

Hindia Belanda. Sekalipun pemerintah kolonial telah membuka seluruh pelabuhan,
kecuali Maluku, tapi kenyataannya pemerintah kolonial masih protektif. Pemerintah
kolonial tidak memiliki aturan yang sama mengenai bea cukai di setiap daerah. Pada
Januari 1818, pemerintah kolonial mulai memfokuskan pada bea impor. Barang-

barang yang masuk dari Belanda dengan diangkut kapal Belanda akan dikenai pajak
6%, tapi jika barang-barang impor yang masuk dengan kapal asing dikenai pajak
9%. Jika barang impor tidak dari Belanda dan diangkut dengan kapal asing, dikenai
pajak 12%. Pemerintah juga memberlakukan bea pelabuhan. Kapal asing dikenai
321
30% lebih tinggi daripada kapal Belanda.