Page 110 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

pusat kekuasaan menjalankan roda pemerintahannya dengan
topangan kalangan birokrat dan tentara. Para birokrat dan tentara
ini mendapat keuntungan atas kebijakan yang dikeluarkan
oleh Soeharto. Di masa Orde Baru, bukan hal yang aneh bila
para pejabat dan tentara sekaligus menjadi komisaris di BUMN
termasuk didalamnya BUMN yang bergerak di sektor perkebunan.

Posisi resmi otoritas mereka di kantor-kantor pemerintah me-
rupakan sumber dari kekuasaan mereka, termasuk penggunaan
(dan penyalahgunaan) kewenangan untuk memberikan berbagai
konsesi atas tanah, hutan, dan pertambangan. Terutama kepada
perusahaan-perusahaan, termasuk di dalamnya klien utama dari
birokrat, yakni tentara (Robison, 1997). Oleh karena itu, pada
awal berdiri sampai dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru,
terdapat banyak sekali perusahaan swasta yang dikelola ataupun
dikerjasamakan dengan tentara.
Rosser (2002) menyebutkan sebagai kelas kapitalis paling
atas di negara ini, konglomerat memiliki hubungan saling
menguntungkan dengan para birokrat. Konglomerasi ini juga
menikmati akses pada kewenangan dan fasilitas pemerintah
untuk mendapat konsesi lahan untuk eksploitasi minyak dan gas,
penambangan, penebangan hutan, mengembangkan perkebunan,
membangun daerah-daerah industri, perumahan, serta fasilitas
pariwisata, dan lain-lain.

Selain penggunaan kekuasaan ideologis, pemerintahan
orde baru juga menjalankan operasi represi. Dalam konteks ini,
kekejaman orde baru terhadap warganya sudah di luar batas.
TG, seorang petani penggarap, mengatakan bahwa perlakuan
orde baru terhadap warga seperti peternakan. Masyarakat yang
awalnya menggarap lahan karena peristiwa G30S kemudian

Atrikulasi Kepentingan Petani 93