Page 114 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 114
presidennya Soeharto. Orde baru itu. Pokoknya galaknya luar biasa orde
baru itu, pokoknya galaknya luar biasa.” (Wawancara, 21/11/2018).
Tumbangnya rezim orde baru memberikan kesempatan
politik bagi berkembangnya gagasan land reform. Perubahan
ini terlihat dari semakin maraknya tuntutan masyarakat untuk
mendapatkan kembali hak atas tanahnya. Di sisi lain, pemerintah
juga merespons tuntutan tersebut dengan melahirkan kebijakan
dan program yang terkait dengan reforma agraria.
Hal tersebut sebagaimana tercatat dalam buku Bersaksi untuk
Pembaruan Agraria yang ditulis Fauzi (2012). Fauzi menjelaskan
bahwa reformasi sebagai suatu transisi politik membuka
kesempatan politik untuk mengubah proses kebijakan pertanahan
nasional. Terbuktinya dengan keberhasilan para intelektual
dan aktivis yang mampu mendorong lahirnya kebijakan Tap
MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Keberhasilan tersebut menjadi
tonggak sejarah yang berpengaruh pada kebijakan land reform
berikutnya.
Keterbukaan dalam era reformasi juga menjadi jalan bagi
terbukanya perbincangan dan perdebatan seputar reforma agraria.
Gunawan Wiradi, seorang pakar agraria dari Institut Pertanian
Bogor (IPB) yang juga merupakan pendiri KPA, mengenalkan
gagasan Powelson dan Stock mengenai “land reform by leverage”
yang berbeda dengan “landreform by grace” kepada KPA. Ide ini
dia lontarkan setelah mempelajari bahwa sebagian besar elite
politik di negara-negara pascakolonial yang menerapkan reforma
agraria di negaranya pada akhirnya mengkhianati petani karena
kepentingan politik mereka (Wiradi, 1997, 2001).
Atrikulasi Kepentingan Petani 97
