Page 115 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

Land reform by grace adalah land reform yang dijalankan
oleh negara berdasarkan pada kebaikan politik pemerintah,
sedangkan land reform by leverage adalah land reform yang
dijalankan oleh inisiatif masyarakat. Keberadaan land reform by
leverage merupakan antitesis dari land reform by grace di mana:

“Tidak ada satu pemerintahan yang menjalankan pembaruan agraria
secara adil dan jujur demi kepentingan banyak orang... Hal ini bisa terjadi
bahkan ketika pembaruan dilahirkan dari sebuah revolusi. Karenanya,
apa yang diperlukan adalah sebuah pembaruan yang didasarkan pada
penguatan rakyat. Atau apa yang Powelson dan Stock sebut, “land
reform by leverage.” Sehingga dalam suatu “pasar politik” ketika para
petani/rakyat kecil tidak berada dalam posisi tawar yang kuat, hasil dari
pembaruan sebelumnya tidak akan begitu mudah untuk dibalikkan”.
(Wiradi, 1997:41)

Gagasan ini kemudian menjadi pijakan bagi beberapa
aktivis agraria dan serikat tani, yang kemudian melakukan aksi-
aksi pendudukan lahan secara langsung (okupasi) maupun
pengambilalihan kembali hak atas tanah yang dimiliki (reclaiming)
di basis desa. Hal ini dilakukan karena negara dianggap tidak segera
menjalankan land reform atau kalau pun melakukan land reform,
pelaksanaannya tidak sesuai dengan keinginan para petani.
Selain pandangan di atas, terdapat juga penafsiran land

reform sebagai kebijakan yang didasarkan pada pelaksanaan
konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (“Bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”) dan
implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Di sini, KPA (SeTAM merupakan anggota dari KPA)
mengambil peran untuk mempromosikan kebutuhan akan
penggunaan kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

98 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono