Page 119 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 119
Enam Arah Kebijakan
Pembaruan Agraria/Reforma Enam Arah Kebijakan PSDA
Agraria
Memperkuat kelembagaan Memperluas akses publik
pertanahan dan terhadap informasi tentang
kewenangannya untuk potensi sumber daya alam di
melaksanakan program daerah mereka dan mendorong
reformasi agraria dan pembentukan tanggung jawab
menyelesaikan konflik tanah. sosial untuk menggunakan
teknologi ramah lingkungan
termasuk teknologi tradisional.
Menjamin ketersediaan Mengembangkan strategi
dana untuk program untuk menggunakan
pembaruan agraria dan untuk sumber daya alam yang
menyelesaikan konflik lahan. didasarkan pada penggunaan
yang optimal dengan
memperhatikan kondisi dan
kepentingan daerah dan
nasional.
Sumber: Fauzi (2012), Land Reform dari Masa ke Masa
Namun demikian, sebagai sesama komponen masyarakat
sipil, kedua gagasan ini bertemu saat melakukan pembahasan
pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang
di kemudian hari melahirkan Tap MPR IX/2001. Kelompok
kerja gabungan ini membentuk fase baru dalam trajectory
hubungan antara gerakan agraria dan gerakan lingkungan di
Indonesia (Peluso,et al., 2008). Seiring dengan perkembangan
dan perdebatan di kalangan masyarakat sipil, pada sisi negara,
keberadaan land reform juga menjadi salah satu bagian dari aktor
kunci dalam penyusunan kebijakan agraria.
102 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
