Page 118 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 118
Tabel 8. Perbandingan Arah Kebijakan untuk Pembaruan
Agraria dan Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam
(PSDA) Sebagaimana Tercantum dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/2001
Enam Arah Kebijakan
Pembaruan Agraria/Reforma Enam Arah Kebijakan PSDA
Agraria
Meninjau perundang- Meninjau undang-undang dan
undangan agraria yang peraturan yang terkait dengan
bertentangan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam
sinkronisasi kebijakan dalam rangka sinkronisasi
lembaga pemerintah yang kebijakan lembaga pemerintah
berbeda. yang berbeda.
Melaksanakan pembaruan Mengoptimalkan penggunaan
agraria redistributif dengan sumber daya alam melalui
prioritas untuk menyediakan identifikasi dan inventarisasi
lahan bagi rakyat miskin. kualitas dan kuantitas, serta
potensi untuk pembangunan
nasional.
Melakukan survei tanah yang Memperhatikan jenis dan
komprehensif dan sistematis, karakteristik sumber daya
dan pendaftaran dalam rangka alam dan melaksanakan
untuk melaksanakan reforma berbagai upaya untuk
agraria. menambah nilai sumber daya
alam.
Menyelesaikan konflik Menyelesaikan konflik
pertanahan dan penggunaan sumber daya alam
mengantisipasi konflik dan mengantisipasi potensi
pertanahan yang potensial di konflik di masa depan.
masa depan.
Atrikulasi Kepentingan Petani 101
