Page 135 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

Pertama, memperkuat BPN. Saat diangkat menjadi Kepala
BPN, JW, yang juga menjadi think tank SBY di Brighteen Institute,
meminta kepada SBY untuk memperkuat keberadaan BPN. JW
meminta SBY untuk mengeluarkan Perpres agar BPN tidak hanya
menjalankan fungsi administratif, tetapi juga lebih dari itu mampu
menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan reformasi agraria.
Upaya yang dilakukan JW untuk memperkuat BPN mendapatkan
apresiasi dari aktivitas reforma agraria, salah satunya US
(aktivis reforma agraria). Bagi US, JW adalah salah satu pejabat
yang mampu mengangkat BPN bukan hanya sebagai lembaga
administratif pertanahan, tetapi juga lembaga yang mempunyai
nilai lebih dan substantif dalam soal reforma agraria. Keberadaan
BPN yang diperkuat juga menjadi catatan tersendiri bagi SRW
(SeTAM). Baginya, BPN di era JW telah membuka ruang bagi
masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam reforma agraria.
Ia beberapa kali diundang untuk diskusi dengan Kepala BPN
dan jajarannya untuk menyampaikan keluh kesahnya tentang
masalah pertanahan yang dihadapi di Cilacap.
Kedua, menjalankan PPAN. Presiden SBY, melalui pidatonya
yang disampaikan pada 31 Januari 2007, menyebutkan bahwa
Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) adalah jalan untuk
menjadikan tanah sebagai instrumen untuk kesejahteraan dan
keadilan bagi rakyat. Dorongan untuk menjalankan reforma
agraria ditambah dengan masuknya beberapa aktor aktivis
menjadi Staf Khusus Kepala BPN menjadi salah satu penentu
keluarnya PPAN.

“Waktu itu saya diminta untuk menjadi staf khusus.Tetapi karena saya
masih harus menyelesaikan kuliah, maka saya kemudian meminta US
untuk menggantikan saya. Selama itu pula, reforma agraria mendapatkan
ruang untuk bergerak (meskipun juga terdapat batasan-batasan atas apa
yang bisa dilakukan atau tidak),” ujar NF. (Wawancara, 02/09/2019).

118 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono