Page 140 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

Pernyataan di atas juga diamini oleh STR (Kades Sidasari). Ia
berkata:
“Yang paling aman juga di sini, tidak ada demo, tidak ada surat kaleng,
itu termasuk Pak SBY itu mengacungi jempol. Dan jangan tanah negara
itu sudah dimiliki warga masyarakat jangan sampai menimbulkan gejolak.
Alhamdulillah saya ingat, warga masyarakat, khususnya Cipari, Kabupaten
Cilacap, hebat. Sampai SBY itu terharu.” (Wawancara, 21/11/2018).

Berbagai pernyataan dari kalangan pemerintahan di atas
menunjukkan bahwa reforma agraria yang dijalankan adalah
untuk kepentingan pencitraan penguasa alih-alih untuk
kepentingan penyelesaian konflik dan upaya menyejahterakan
masyarakat. Menurut Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA),
reforma agraria yang terjadi di era reformasi sampai dengan
rezim SBY adalah reforma agraria palsu. Masih menurutnya,
kalau pun reforma agraria dijalankan, misalnya dengan adanya
PPAN, reforma agrarianya adalah reforma agraria yang lebih
memperlihatkan diri sebagai cara penguasa untuk mengelabui
rakyatnya. Dalam bahasa lain, sesungguhnya reforma agraria
yang ada telah diambil alih oleh elit.

Keempat, pandangan yang “tidak hitam putih”. Selain
pandangan optimistis dan pesimistis di atas, berdasarkan temuan
lapangan, terdapat juga situasi yang peneliti sebut dengan “tidak
hitam, tidak putih, tetapi dilematis”. Berdasarkan penelitian yang
peneliti lakukan, terkonfirmasi bahwa reforma agraria memang
belum seperti yang diharapkan, khususnya oleh para petani dan
pegiat reforma agraria. Namun demikian, setidaknya terdapat
situasi yang memungkinkan tumbuhnya reforma agraria atau
terbukanya ruang yang jauh lebih baik ketimbang pada saat orde
baru memerintah Indonesia. Ruang tersebut tumbuh baik pada
level masyarakat, pemerintahan, bahkan swasta.

Atrikulasi Kepentingan Petani 123