Page 141 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 141
Di level masyarakat, di era reformasi sampai dengan
sekarang tumbuh organisasi-organisasi tani lokal maupun yang
mempunyai jaringan nasional bahkan internasional. Begitu
juga di level pemerintahan. Di desa, SLT, salah seorang kepala
desa, menuturkan bahwa semenjak awal dia memang berniat
memperjuangkan rakyatnya. Selain karena memang ada tuntutan
dari petani, ia juga merasa bahwa nasib masyarakatnya harus
diangkat. Oleh karena itu, saat mendengar peluang perjuangan
petani akan berhasil, ia pun mengambil inisiatif untuk turut
memperjuangkan kembalinya tanah ke masyarakat.
Senada dengan hal di atas, BS (anggota DPR RI) juga
menuturkan bahwa beberapa anggota DPR turut memperjuangkan
nasib masyarakat terkait dengan reforma agraria. Dalam
pertemuan dengan Kepala BPN, BS menuturkan jika beberapa
anggota DPR khususnya yang mempunyai basis serikat tani
sering kali menanyakan kasus-kasus tanah kepada BPN untuk
segera diselesaikan. Demikian juga di level swasta, keterdesakan
atas tuntutan dari masyarakat dan juga tekanan dari pemerintah
sebagai implementasi dari PPAN membuat swasta pun mau
berwacana tentang reforma agraria.
Hal yang juga cukup baik dilakukan dalam PPAN adalah
upaya untuk mencegah jual beli tanah. Presiden SBY meminta
para petani yang mendapat redistribusi lahan hasil reforma
agraria untuk tidak menjual kembali tanahnya. Presiden meminta
rakyat memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya. Meskipun
pada akhirnya, di level implementasi, jual beli lahan terjadi walau
secara de facto harus menunggu 10 (sepuluh) tahun untuk terjadi
“balik nama”.
124 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono
