Page 39 - WP 1 2022
P. 39

PUBLIC POLICY











               Kebijakan

               Defisit


               Anggaran:


               Baik atau Buruk?




               Priaji Agung Wirandana, S.E., M.E., CRMP





               Pendahuluan
               Kebijakan defisit anggaran selalu
               menjadi isu kontroversi di tengah     Poin Penting:
               masyarakat. Banyak pihak yang         1.  Defisit anggaran memberikan multiplier
               menilai defisit anggaran hanya          effect yang lebih besar   dibandingkan
               akan meningkatkan utang negara.         balanced budget atau surplus budget.
               Terlebih di masa pandemi              2.  Defisit Anggaran dapat menyebabkan
               seperti sekarang ini, pemerintah        efek crowding out yang dapat
               memutuskan untuk menerbitkan            menyebabkan nilai tukar dan net ekspor
               Peraturan Pemerintah Pengganti          menurun serta menyebabkan inflasi.
               Undang-Undang (Perpu) Nomor 1           Selain itu juga akan meningkatkan utang
               Tahun 2020 yang memungkinkan            pemerintah untuk menutupi anggaran
               defisit anggaran melampaui              yang kurang.
               3% selama masa penanganan             3.  Untuk itu defisit harus diatur sesuai
               COVID-19. 1                             Undang-Undang Nomor 17 Tahun
                                                       2003, yaitu besarnya 3% dari GDP dan
               Defisit Fiskal menurut Mankiw           hutang maksimal sebesar 60% per
               (2008) adalah kelebihan belanja         GDP. Angka ini adalah angka psikologis
               pemerintah dibandingkan dengan          untuk menunjukan bahwa tidak terjadi
               pendapatan pajaknya. Ada tiga           crowding out.
               alasan mengapa kebijakan fiskal


               1   Sebelumnya, defisit anggaran ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 23
                 Tahun 2003 sebesar maksimal 3% dari PDB



                                                                       Nomor 1 Tahun 2022   37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44