Page 310 - EBOOK_Persiapan Generasi Muda Pertanian Pedesaan Menuju Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia

SEMINAR NASIONAL 2017
Malang 10 April 2017

2. Tinjauan Pustaka

Ketahanan Pangan
Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 memberikan definisi ketahanan pangan
sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari
tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau. Sementara USAID (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu
kondisi dimana masyarakat pada saat yang bersamaan memiliki akses yang cukup baik secara
fisik maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dietary dalam rangka untuk peningkatan
kesehatan dan hidup yang lebih produktif. Perbedaan mendasar dari dua definisi ketahanan
pangan tersebut yaitu pada Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996 menekankan pada
ketersediaan, rumah tangga dan kualitas (mutu) pangan. Sedangkan pada definisi USAID
menekankan pada konsumsi, individu dan kualitas hidup.
FAO (2003) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua rumah
tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh
anggota keluarganya dan dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua
akses tersebut. Hal ini berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan yang
memadai, stabilitas dan akses terhadap pangan-pangan utama. Dengan demikian determinan
dari ketahanan pangan adalah daya beli atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi
biaya hidup (FAO, 2003).
Berdasarkan pengertian dan konsep tersebut di atas maka beberapa ahli sepakat bahwa
ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu ketersediaan pangan dan
aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi
maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik (Arifin,
2004). Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses
individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih
dikatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko terhadap akses dan
ketersediaan tersebut merupakan determinan yang esensial dalam ketahanan pangan (Von
Braun et.al, 1992).

Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) Regional
Penetapan PPH regional dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu
kemampuan wilayah dalam memproduksi bahan pangan, pola konsumsi pangan dan
kebiasaan makan setempat, serta kondisi sosial ekonomi, misalnya pendapatan (daya beli)
serta memperhatikan Angka Kecukupan Gizi (PPKP BKP Deptan & GMSK IPB, 2005).
Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk memenetapkan PPH regional seperti
yang dijelaskan dalam PPKP BKP Deptan & GMSK IPB (2005) adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan AKE regional yang dalam penelitian ini menggunakan pendekatan unit
konsumen untuk masing-masing kelompok jenis kelamin dan umur penduduk.
2. Menetapkan komposisi pangan (baik data konsumsi maupun ketersediaan pangan)
berdasarkan kontribusi energi menurut kelompok pangan (%). Kontribusi tersebut
dihitung berdasarkan perbandiingan konsumsi atau ketersediaan setiap kelompok pangan
aktual dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) regional. Komposisi pangan tersebut
digunakan sebagai gambaran potensi wilayah.
3. Menetapkan presentase AKE ideal untuk masing-masing wilayah (regional) dengan
mempertimbangkan :
a. Presentase AKE (% AKE) konsumsi dan ketersediaan pangan (hasil tahap 2).
b. Kisaran % AKE menurut FAO-RAPA (1989) sebagai acuan menuju komposisi
pangan ideal.
c. Konsep kecukupan dan keseimbangan gizi. Kecukupan dan keseimbangan gizi
terpenuhi jika memperhatikan kaidah triguna makanan yaitu sebagi zat tenaga, zat

“Penyiapan Generasi Muda Pertanian Perdesaan Menuju Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia” 299