Page 213 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

mengambil tanah itu dengan mengaku-aku sebagai penerima
hibah tanah dari H. Bahrowi. Mereka bahkan telah menjual
tanah tersebut kepada pihak lain.

Pertanu bersama Petani berhasil membuktikan bahwa
keterangan hibah yang disampaikan Bahruddin cs itu adalah
palsu. Keduanya juga berhasil memperoleh surat keterangan
Kepala Desa Jajag dan Camat Gambiran yang memperkuat
bukti kepalsuan hibah tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang
berhasil dikumpulkan, Pertanu dan Petani mengeluarkan surat
bersama yang berisi dua item tuntutan. Pertama, “agar [pihak]
yang berwajib mengambil tindakan hukum terhadap orang-
orang yang menjual tanah tersebut di atas…” Selanjutnya,
“minta dengan hormat agar yang berwajib memerintahkan
agar tanah-tanah tersebut di atas dikerjakan kembali oleh para
22
penerima redistribusi.”
Kasus ini menjadi rumit karena aparat kepolisian dan
militer setempat berusaha untuk campur tangan. Komandan
Kepolisian Distrik Bangorejo bahkan memberi perintah lisan
untuk menyita surat-surat beslag (SK) dari tangan para petani
penerima redistribusi. Sejalan dengan itu, Komandan Rayon
Militer Bangorejo juga mengeluarkan larangan penggarapan
tanah kepada para penerima redistribusi tersebut.
Campur tangan kedua instansi tersebut tidak luput
dari catatan keprihatinan dua organisasi tani ini. Dalam surat
bersama yang dikeluarkan oleh Pertanu dan Petani Ranting
23
Sukorejo atas nama “Panitya Landreform Desa Sukorejo”
(tanggal surat tidak terbaca lagi karena bagian itu dimakan
kutu), tercantum beberapa butir pernyataan berikut ini:

22 Dikutip dari Surat Tuntutan Petani dan Pertanu Ranting Sukorejo,
tertanggal13 November 1966. Terima kasih pada A. Nashih Luthfi
yang telah berbagi dokumen ini.
23 Terima kasih disampaikan kepada A. Nashih Luthfi yang telah
berbagi dokumen ini.

148