Page 211 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

tidak bergerak sendirian, melainkan “berkonsultasi terlebih
dahulu dengan Pertanu dan Petani jika akan mengadakan aksi-
21
aksi mensukseskan pelaksanaan Landreform”.
Seperti terlihat, penentangan kedua organisasi tani ini
terhadap “aksi sepihak” BTI dinyatakan secara lunak dan lebih
bersifat himbauan. Belum diketahui, apakah sebelum
peristiwa “G30/S/PKI” bentrok fisik pernah terjadi di antara
BTI dengan kedua organisasi ini. Jika tidak, maka itu adalah
gambaran dari konfigurasi riil di lapangan di mana kekuatan
BTI memang jauh mendominasi.
Tidak ada dokumen yang bisa ditemukan mengenai
apa saja aksi Pertanu Banyuwangi dalam memperjuangkan
pelaksanaan land reform sampai dengan pertengahan 1965.
Dokumen yang berhasil dilacak justru adalah kiprah Pertanu
pasca “tragedi nasional 1965”, yakni ketika Pertanu berjuang
melawan pihak-pihak yang berusaha mengambil tanah-tanah
yang telah diterima petani selama pelaksanaan land reform.

Beberapa kasus diangkat Luthfi (2017) terkait kiprah
Pertanu Banyuwangi dalam pengertian ini—dua di antaranya
akan dikutip di sini. Pertama adalah kasus tanah eks erfpacht di
afdeling Wadung Barat, desa Kaligondo. Tanah ini sejak masa
Jepang telah dikuasai rakyat. Pasca nasionalisasi tahun 1958,
seluruh areal perkebunan berada di bawah pengelolaan PPN
XVI. Meski demikian, tanah di afdeling Wadung Barat tetap
dikuasai dan dimanfaatkan rakyat hingga berkembang
menjadi sebuah perkampungan.
Ironisnya, peristiwa “G/30S/PKI” berusaha dipakai oleh
pihak PPN XVI untuk mengambil alih tanah di afdeling
Wadung Barat itu. Pihak perusahaan bahkan telah membuat
lobang-lobang di atas tanah pertanian rakyat untuk ditanami

21 Dikutip dalam berita “BTI Masih Lakukan Aksi-aksi Sepihak,”
Antara, 5 Januari 1965. Terima kasih kepada A. Nashih Luthfi yang
telah berbagi dokumen ini.

146