Page 210 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian V. Kiprah NU di Bidang Agraria

kepanitian Landreform [sic] atau lembaga-
lembaga Pemerintah lainnya yang berunsurkan
ketanian.” (Dikutip dari Luthfi 2017: 147 dengan
penyesuaian ejaan)

Terhadap cabang yang tidak serius dalam menjalankan
kewajiban di atas, Pertanu tidak segan merombak jajaran
pengurusnya. Hal ini pernah dilakukan Pertanu Wilayah Jawa
Tengah terhadap Pengurus Pertanu Cabang Kopra, Kabupaten
Tegal, sebagaimana termaktub dalam surat intruksinya pada
tanggal 6 November 1962 berikut ini.
“… hendaknya dalam kesempatan ini Pertanu
Cabang Kopra, Tegal segera mengadakan re-
organisasi Pengurusnya, karena sangat terasa
sekali bagi Wilayah [yang] belum atau tidak
menjumpai aktifiteit dalam lapangan tugas
pekerjaan Sdr. [Hal ini] terbukti dengan tidak
adanya laporan-laporan mengenai tugas
pekerjaan Sdr. sedangkan tugas itu sendiri
sudah cukup banyak.
Selanjutnya yang perlu menjadi dasar dari pada
musyawarah itu nanti ialah: reformasi
pengurus itu semata-mata adalah demi untuk
kebaikan dan perbaikan, sesuai dengan cita-
cita dan tujuan kaum tani Muslim yang ber-
sunnah wal jamaah.” (Dikutip dari Luthfi 2017:
147 dengan penyesuaian ejaan)

Berbeda dari Cabang Pertanu di Tegal yang mengalami
kelesuan, Pertanu Cabang Banyuwangi cukup aktif dalam
memperjuangkan pelaksanaan land reform. Memang, dalam
perjuangan ini, Pertanu tidak dapat sejalan dengan cara-cara
radikal yang ditempuh PKI. Dalam hal “aksi sepihak”, Pertanu
dan Petani (organisasi tani Partai Nasional Indonesia) merasa
keberatan dan mengajukan protes kepada BTI yang menjadi
penggeraknya. Kedua organisasi tani ini menuntut “agar BTI,
Petani dan Pertanu selalu ‘hand in hand’ dalam melaksanakan
segala macam aksi”. Oleh karena itu, keduanya meminta BTI

145