Page 207 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil dapat
diwujudkan dengan segera sesuai dengan jiwa
dan tujuan Undang-Undang itu sendiri, tidak
diselewengkan dan tidak disalahgunakan.
Misalnya sesudah redistribusi tanah, ada istilah
sekarang ‘tani tangan halus’ karena pembagian
tanah yang mestinya jatuh di tangan penggarap
tapi jatuh di tangan orang-orang yang bukan
petani.” (Dikutip dari Luthfi 2017: 147 dengan
penyesuaian ejaan)
Dalam suasana ketika letupan kekerasan merebak di
mana-mana seiring mobilisasi “aksi sepihak” dan perlawanan
terhadapnya, pidato pucuk pimpinan Pertanu di atas memiliki
signifikansi politik tersendiri. Yakni, satu pesan yang sangat tegas
bahwa NU mendukung pelaksanaan land reform.
Aksi “gontok-gontokan” rupanya terus saja berlanjut di
sepanjang tahun 1964. Hal ini mendorong Presiden Soekarno
memanggil semua pimpinan partai ke Istana Bogor pada 12
Desember 1964. Para pimpinan partai itu diperintahkan untuk
menahan diri serta mencegah para pengikutnya dari berbuat
aksi kekerasan lebih lanjut. Dari forum ini lahirlah Deklarasi
Bogor yang berisi komitmen semua pihak untuk meredam aksi-
aksi kekerasan (Luthfi 2017: 150).

Menyusul Deklarasi Bogor ini, pada 18-19 Januari 1965
Dewan Pertimbangan Agung mengelar sidang yang membahas
evaluasi pelaksanan land reform dan upaya penghentian aksi
“gontok-gontokan”. Mendapatkan sorotan atas keterlibatan
anggota NU dalam aksi kekerasan, Ketua Umum Partai NU,
KH. Idham Chalid, menyampaikan ketegasan sikap sebagai
19
berikut.

19 Semua kutipan dari sidang ini berasal dari dokumen notulensi
Sidang I Dewan Pertimbangan Agung, 18-19 Januari 1965. Penulis
menyampaikan banyak terima kasih kepada M. Nazir Salim yang
telah berbagi dokumen ini.

142