Page 205 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

Dalam kaitan ini, patut diduga keras bahwa keputusan
keharaman land reform yang dikeluarkan oleh Konferensi 1961
telah dijadikan sebagai bagian dari alasan keagamaan untuk
mendorong dan membenarkan aksi-aksi pembalasan itu.

BUKAN SUARA TUNGGAL

Terlepas dari pemahaman yang lebih utuh atas konteks
yang melatari keputusan Konferensi 1961, adalah satu fakta
sejarah bahwa keharaman land reform pernah ditetapkan oleh
forum nasional NU. Dan juga, bahwa fatwa ini agaknya telah
dijadikan dasar bagi massa NU untuk melakukan perlawanan,
dan bahkan pembalasan, terhadap para pelaku “aksi sepihak”.
Namun, sembari menginsyafi kenyataan sejarah ini,
perlu segera digarisbawahi bahwa keputusan Konferensi 1961
bukanlah suara tunggal ataupun pandangan satu-satunya yang
ada di dalam tubuh NU. Seperti akan ditunjukkan, NU tidaklah
homogen dan ada banyak suara lain dalam organisasi ini yang
menegaskan dukungannya atas pelaksanaan land reform. Oleh
karena itu, keputusan konferensi di Jakarta ini harus dilihat
secara proporsional sebagai salah satu suara saja (yang tidak
berkedudukan lebih tinggi) di antara suara-suara lain yang
berkembang di tubuh NU.

Terkait dinamika di daerah, tidak semua pihak melihat
land reform dengan sikap a priori, misalnya sebagai program yang
akan memberangus “hak milik”, atau bahkan program yang
akan mewujudkan sistem pertanian komunis. Salah satu tokoh
ulama yang secara terbuka mendukung program land reform
adalah KH. A. Muchith Muzadi. Tokoh yang di belakang hari
termasuk konseptor kembalinya NU ke Khittah 1926 ini

siapa sebenarnya yang memicu “aksi sepihak”. Apakah petani yang
melakukan aksi radikal, ataukah justru tuan tanah yang berusaha
menghambat dan bahkan menyabotase pelaksanaan land reform?

140