Page 107 - Jurnal Sejarah Abad Historiografi Pendidikan Indonesia

102 | Septian Teguh Wijiyanto

PENDAHULUAN yang diturunkan oleh para orang tua mer-
eka, sehingga sejak kecil sudah mendapat
endidikan pada awal masa Pemerin- pendidikan Belanda ketika besar dapat di-
tahan Hindia Belanda (Nederland-In- jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan
Pdie) melahirkan prinsip-prinsip baru Pemerintah Hindia Belanda.
ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Surat keputusan Raja Belanda tertang-
VOC. “VOC mengalami kemunduran pada gal 30 September 1848 Nomor 95 mem-
akhir abad XVIII sehingga tidak dapat berikan wewenang kepada Gubernur Jen-
menjalankan fungsinya sebagai pengatur deral van den Bosch untuk menyediakan
pemerintahan didalam masyarakat jajah- biaya f. 25.000,- setahun bagi pendirian
an (Ary, 1986: 11).” Kondisi yang dialami sekolah-sekolah pribumi di Pulau Jawa.
VOC berdampak pada pemerintahan yang Keputusan Raja Belanda ini menunjukkan
diserahkan kepada Pemerintah Kerajaan keseriusan Pemerintah Hindia Belanda se-
Belanda, sehingga Pemerintah Kerajaan bagai usaha penyelenggaraan pendidikan.
Belanda memiliki kekuasaan penuh atas Pegawai rendahan murah yang beras-
Hindia Belanda. al dari pribumi dianggap perlu diberikan
Pemerintah Hindia Belanda sebagai pendidikan. Tahun 1848 untuk pertama
pemerintahan tertinggi memiliki ke- kalinya dalam sejarah kolonial diberikan
wenangan penuh atas penyelenggaraan anggaran untuk pendirian sekolah pribumi.
pendidikan di Hindia Belanda. Usaha un- Keputusan ini dianggap penting karena ini
tuk menyelenggarakan pendidikan sudah pertama kali uang pemerintah dipakai un-
mulai sejak pemerintahan dibawah Dean- tuk pendidikan anak-anak bukan beragama
dels. Prinsip-prinsip pendidikan Pemer- Kristen. Pendirian sekolah pribumi bertu-
intah Hindia Belanda adalah pendidikan juan untuk mendidik calon-calon pegawai
untuk menciptakan tenaga kerja, pendi- negeri yang disiapkan untuk bekerja di Pe-
dikan tidak diberikan secara menyeluruh, merintahan Hindia Belanda.
dan dasar pendidikan disamakan dengan Keseriusan Pemerintah Hindia Belan-
pendidikan yang ada di Negeri Belanda. da untuk menyelenggarakan pendidikan
Prinsip-prinsip pendidikan yang diterap- di Hindia Belanda juga dikarenakan ke-
kan Pemerintah Hindia Belanda tersebut butuhan pegawai yang meningkat seiring
memberikan kesempatan bagi kaum pribu- dengan meningkatnya usaha-usaha pere-
mi untuk mendapatkan pendidikan. konomian yang ada (I. Djumhur dan Da-
Kesempatan mendapatkan pendidikan nasuparta, 1959: 128-129). Perekonomi-
diutamakan kepada anak-anak bangsawan an di Hindia Belanda menjadi kekuasaan
pribumi, tokoh-tokoh terkemuka, dan penuh dari pemerintah Hindia Belanda.
pegawai kolonial (Ary, 1986: 12). Pendi- Undang-Undang Agraria memberikan ke-
dikan tidak diberikan kepada semua kalan- bebasan bagi pengusaha-pengusaha per-
gan. Pendidikan hanya diberikan kepada tanian swasta, sehingga berdampak pada
kalangan tertentu karena Pemerintah Hin- usaha-usaha perekonomian yang semakin
dia Belanda meyakini bahwa merekalah pesat. Kondisi ini mengakibatkan timbuln-
yang nantinya akan melanjutkan kekuasaan ya perubahan di bidang ekonomi yang ber-

Jurnal Sejarah