Page 91 - Jurnal Sejarah Abad Historiografi Pendidikan Indonesia

86 | Joshua Jolly Sucanta Cakranegara

gandung kontroversi. Kontroversi sejarah jadi sudah lama, jauh sebelum PSPB diter-
secara metodologis, menurut Tsabit Azinar apkan dan wafatnya Nugroho Notosusanto
Ahmad, merupakan persoalan yang lum- sebagai arsitek utama kebijakan ini. Jika
rah dalam proses penyusunan historiografi, ditarik ke belakang, perkembangan histo-
apalagi historiografi dengan tujuan praktis riografi Indonesia mencapai satu momen-
(dalam ranah pendidikan) (Ahmad, 2016: tum yang sebenarnya cukup membangga-
8). Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengin- kan, yaitu dikeluarkannya Sejarah Nasional
gat hal ini merupakan hal problematik ke- Indonesia sebagai buku pegangan. Kritik
tika tuntutan untuk selalu menegakkan se- sudah mulai dilancarkan pasca-peluncu-
jarah yang “lurus” sampai pada praktik di rannya. Apalagi dengan munculnya PSPB
lapangan atau masyarakat, secara khusus yang dinilai tumpang-tindih dan semrawut,
dalam dunia pendidikan (Widja, 2002: 2). serta wafatnya Nugroho Notosusanto, kri-
tik yang semakin pedas terus terjadi. Pro
PENUTUP dan kontra mewarnai PSPB, baik dari ting-
kat atas selaku pengambil kebijakan hingga
Historiografi Indonesia tidak akan pernah tingkat bawah selaku pelaksana kebijakan.
terlepas dari aspek normatif dan ideolo- Persoalan PSPB membuktikan bah-
gis. Sejarah dibutuhkan guna membangun wa persoalan historiografi Indonesia ti-
identitas kebangsaan yang mempersatukan dak hanya bersifat filosofis dan substantif,
(integratif) di tengah keberagaman ma- tetapi juga afektif dan ideologis. Kedua
syarakat Indonesia. Sadar akan pentingnya aspek ini memiliki kedudukan yang sa-
sejarah, maka penulisan dan pendidikan se- ma-sama kuat, walau pada akhirnya aspek
jarah mengemban dua misi sekaligus, yaitu kedua jauh lebih mendominasi kemudi-
memaparkan fakta sekaligus menanamkan an. Setidak nya, persoalan PSPB mampu
nilai. Ketika misi kedua tersebut dinilai mengangkat kembali wacana penyegaran
gagal, dicetuskan ide PSPB. Kemunculan kembali historiografi Indonesia. Terlepas
ide ini menuai kritik, meski sesungguhnya dari misi penanaman nilai, kebenaran fak-
penulisan sejarah Indonesia yang dinilai ta di dalamnya harus dikaji ulang sesuai
sudah menyimpang merupakan dasar kritik dengan perkembangan zaman. Kejujuran
tersebut. Jika ditarik ke belakang, gagasan ilmiah para sejarawan terutama sangat di-
menghadirkan PSPB tidak dapat dilepas- harapkan, apalagi di tengah situasi waktu
kan dari kebijakan politik penguasa yang itu yang sesungguhnya “kondusif” dalam
sejak masa pemerintah kolonial hingga perwujudan wacana tersebut.
kemerdekaan telah ditanamkan. PSPB se- Ketika historiografi Indonesia sudah
bagai salah satu kebijakan pendidikan tidak masuk ke ranah edukatif, ia harus dihad-
terlepas dari produk politik. Kepen tingan irkan seutuhnya, tanpa mengurangi atau
tersebut berbenturan dengan kata “sejarah” melebih-lebihkan aspek tertentu. Penana-
yang disandangnya sebagai ilmu yang be- man nilai dalam pengajaran sejarah dinilai
rusaha seobjektif mungkin mengha dirkan wajar, tetapi jangan sampai “kebablasan”,
masa lalu. atau bahkan tidak ada sama sekali. Jika
Kesadaran akan penyimpangan ini ter- kemudian dicetuskan kebijakan PSPB, se-

Jurnal Sejarah