Page 170 - buku 1 kak emma_merged (1)_Neat
P. 170
Prof. Dr. Achmad Mochtar: Ilmuwan Kelas Dunia Korban Kejahatan Perang Jepang
berhasil diduduki, termasuk untuk Indonesia tentunya.
Kebijakan tersebut ditetapkan oleh politik tingkat tinggi di
Tokyo berdasarkan Konferensi Penghubung antara Markas Besar
Kekaisaran dan Kabinet Jepang yang diadakan 20 November
1941. Bentuk pemerintahan yang ditetapkan ialah pemerintahan
militer dengan tujuan, antara lain, menduduki daerah Nanyo,
memulihkan keamanan, mempercepat penguasaan sumber-
sumber vital bagi pertahanan nasional (Jepang), dan menjamin
swasembada ekonomi bagi militer Jepang. Untuk menjalankan
roda pemerintahan, organisasi pemerintahan yang sudah ada
pada masa sebelumnya harus dimanfaatkan (Imran, dalam
IDAS Jilid 6, 2012:37).
Meskipun dalam kebijakan tingkat tinggi di Tokyo sudah
ada arahan untuk memanfaatkan organisasi pemerintahan yang
sudah ada sebelumnya, akan tetapi Jepang ternyata melakukan
beberapa perubahan penting dalam tata pemerintahan di
Indonesia. Bila pemerintah Hindia Belanda menempatkan
seluruh wilayah Indonesia di bawah satu pemerintahan sipil
yang terpusat di Batavia, Jepang mengubahnya secara radikal
dengan membagi bekas Hindia Belanda ini ke dalam tiga
kawasan utama yang berdiri sendiri; masing-masing berada di
bawah pemerintahan militer yang terpisah satu sama lain. Pulau
Jawa dan Madura yang merupakan jantung Hindia Belanda
lama, berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Tentara ke-16
yang berpusat di Batavia yang oleh Jepang kemudian namanya
diubah menjadi Jakarta. Pemerintahan militer Jawa-Madura
kemudian juga diperkuat dengan Angkatan Laut. Pulau Sumatra
141
