Page 163 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

muncul kesadaran baru dari warga Kampung Laut untuk up
grade kapasitas diri mereka dengan pendidikan. Sehingga
dengan peningkatan kapasitas ini mereka bisa memaksimal-
kan kesejahteraannya.
Berbeda dengan masyarakat, kepentingan pemerintah
atas Tanah Timbul jelas lebih pada masalah-masalah yang
terkait dengan kehidupan masyarakat saja. Misalnya, penga-
kuan atas masyarakat Kampung Laut yang tadinya hanya
merupakan satu desa, saat ini sudah menjadi satu kecamatan.
Pengakuan ini penting sekaligus juga bumerang. Penting ka-
rena pemerintah melakukan tugasnya sebagai negara yang
harus melindungi warganya: namun di sisi lain, dengan peng-
akuan ini, maka otomatis pemerintah harus juga menjadi pene-
ngah yang adil bagi konflik sumberdaya agraria yang kerap
muncul.
Di aras lain, pengakuan atas hak-hak kewargaan itu juga
sebenarnya bagi pemerintah dimaksudkan untuk motif lain,
yakni sumber pendapatan negara. Hal ini bisa dimaklumi
sebab selama warga Kampung Laut sebagai nelayan, kewa-
jiban-kewajiban mereka sebagai warga negara seperti mem-
bayar Pajak Bumi dan Bangunan, pembuatan KTP, dan lain-
lain, sangat rendah. Saat ini, desa-desa yang sudah menerbit-
kan SPT juga terbebani untuk merealisasikan target pajak
pemerintah di area tersebut. 44

Penguasaan Tanah Timbul
Dalam UUPA 1960, Tanah Timbul adalah tanah milik
negara. Masyarakat bisa mempunyai hak kuasa atas Tanah
Timbul dengan sepengetahuan dan ijin negara. Masyarakat
Kampung Laut sudah mendiami kawasan Tanah Timbul
selama lebih dari 20 tahun, walaupun demikian, mereka tidak

44 Desa Penikel dan Desa Ujung Gagak, misalnya ditarget harus
menyetor PBB ke pusat pertahun Rp. 30 juta. Meski tidak bisa dipenuhi,
namun target itu tidak pernah dikurangi.

149