Page 167 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi

tuntutan dari hak pengelolaan menjadi hak milik. Masyarakat
mengusahakan pengajuan sertifikasi lahan setelah mereka
mendapatkan hak atas tanah sebagai ganti dari program
transmigrasi lokal yang ditawarkan pemerintah tahun 1986.
Masyarakat mengharapkan program transmigrasi
digantikan lokasinya yaitu di kawasan Tanah Timbul dimana
mereka sudah menetap dan berketurunan. Akhir proses
perjuangan, masyarakat mendapatkan hak atas pengelolaan
Tanah Timbul pada tahun 1987. Pemerintah Kabupaten
memberikan Surat Keputusan No. 144 Tahun 1998 sebagai
legalisasi atas distribusi Tanah Timbul di Kawasan Segara
Anakan pada masyarakat Kampung Laut. Masyarakat men-
dapatkan ijin untuk melakukan sertifikasi tanah pekarangan
yang sudah ditempati sebagai rumah tempat tinggal. Serti-
fikasi dilakukan pada tahun 2004 melalui program sertifikasi
massal yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Pemerintah menyediakan program sertifikasi tanah yang
diapplikasikan secara teknis oleh Badan Pertanahan di setiap
kabupaten/kota. Program tersebut adalah Program Layanan
Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA).

Sistem Transaksi Jual Beli

Tanah Timbul sudah tidak memungkinkan lagi didistri-
busikan pada masyarakat dengan alasan bahwa luasan Tanah
Timbul sudah habis menjadi milik setiap orang asli Kampung
Laut, dan sebagian masyarakat “darat” yang turut serta
membantu trukah.
Pilihan lain hanya dengan cara jual beli antara pemilik
tanah yang sudah mendapatkan pengesahan. Sistem ini marak
dilakukan oleh masyarakat Kampung Laut.

Pengelolaan Tanah Timbul
Fase awal ketika mulai muncul Tanah Timbul dalam
bentuk gundukan-gundukan di perairan kawasan Segara

153