Page 165 - Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria Krisis Sosial Ekologi
P. 165

Sistem Bagi Hasil

                   Bagi masyarakat luar, tidak memungkinkan lagi dapat
             mempunyai hak yang sama seperti masyarakat asli melalui
             trukah. Masyarakat dari luar harus bekerja sama dengan
             masyarakat asli Kampung Laut untuk mendapatkan bagian
             hak atas penguasaan tanah di kawasan Tanah Timbul.
                   Masyarakat Kampung Laut biasanya mengerjakan
             trukah sendiri atau bersama keluarga. Namun, ada juga yang
             tidak mampu membuka lahan dengan luas yang ada, maka
             mereka akan mengusakan pembabatan hutan dengan meng-
             ajak masyarakat luar berkerjasama melaui sistem bagi hasil.
             Masyarakat asli yang melaksanakan sistem ini membagikan
             sebagian tanahnya pada masyarakat luar yang membantu
             melakukan pembabatan. Masyarakat luar yang membantu
             akan mendapatkan hak kuasa atas tanah yang dibuka dengan
             luas 100 ubin (100 meter kali 14 meter) jika ia mampu
             membantu membuka lahan sebanyak 350 ubin (350 meter
             X 14 meter)


              Sistem Transmigrasi Lokal
                   Tahun 1984, masyarakat mengalami paceklik, tidak
             mempunyai sumber daya usaha dan cukup kesulitan. Masya-
             rakat kemudian mengusahakan beragam cara untuk menjaga
             eksistensi kehidupannya di Tanah Timbul. Namun, wacana
             Tanah Timbul sebagai tanah negara mulai mencuat ke per-
             mukaan.
                   Tanah Timbul merupakan tanah negara. Pertimbangan
             itu juga yang membuat pemerintah membuat kebijakan
             memindahkan masyarakat Kampung Laut agar meninggalkan
             Tanah Timbul. Masyarakat Kampung Laut tidak berkenan
             untuk dipindahkan oleh pemerintah dalam bentuk trans-
             migrasi ke Sumatera. Namun masyarakat masih dapat me-
             maklumi kebijakan pemerintah atas program transmigrasi


             151
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170