Page 10 - Sinar Tani Edisi 4095

10 Edisi 16 - 22 Juli 2025 | No. 4095 Tahun LV Pangan

Perkuat Ketahanan Pangan,

Peran Penting Pemda

Menyusun SKPG

Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) berkomitmen
menjaga dan memperkuat ketahanan pangan sebagai isu
strategis nasional. Salah satunya melalui pengembangan Sistem
Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai upaya
mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

KPG merupakan
sistem kewaspadaan
pangan dan gizi yang
di wujud kan dalam
bentuk pengumpulan
Sdan pemrosesan data,
selanjut nya penyebaran informasi
dalam bentuk peta SKPG untuk
peringatan dini dan membangun
kesiapsiagaan. Karena itu, tujuan
SKPG untuk memberikan peringatan
dini sehingga tindakan preventif bisa
diambil untuk mengurangi dampak
dari kekurangan pangan dan gizi.
Peta SKPG dapat diakses melalui
skpg.badanpangan.go.id. Saat ini
digunakan untuk memonitoring
situasi kewaspadaan pangan wilayah,
dan digunakan daerah sebagai dasar pemangku kepentingan. SKPG
untuk melaksanakan intervensi. ini memungkinkan pemerintah
Dengan sistem ini, semua pihak lebih daerah dalam mengantisipasi,
sigap dalam mengambil langkah mengidentifikasi, dan menangani
pencegahan dan respons kebijakan Penguatan SDM Daerah 15 Tahun 2024 tentang pedoman potensi kerawanan pangan di
yang cepat dan tepat sasaran, baik di Dalam upaya memperkuat penyusunan APBD Tahun 2025. wilayahnya. ”Upaya ini menjadi
tingkat pusat maupun daerah. ketahanan pangan nasional dan Nomenklatur kegiatan SKPG bagian penting dari peran strategis
Kepala Badan Pangan Nasional, merespons potensi kerawanan juga tertuang dalam Kepmendagri pemerintah daerah dalam
Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pangan di berbagai daerah, NFA No. 900.1.15.5-3406/2024 tentang mengantisipasi, mengidentifikasi,
SKPG berfungsi sebagai sistem kini terus mendorong penguatan perubahan kedua atas Keputusan dan menangani potensi kerawanan
deteksi dini guna mengidentifikasi kapasitas sumber daya manusia Menteri Dalam Negeri Nomor 050- pangan di wilayah masing-masing,”
wilayah yang rentan terhadap (SDM) pemerintah daerah yang 5889 tahun 2021 tentang hasil tuturnya.
kerawanan pangan. Karenanya, menangani urusan pangan melalui verifikasi, validasi, dan inventarisasi Dalam menyusun SKPG, peran
penyusunan SKPG ini sangat penting pelatihan dan pendampingan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)
agar pemerintah daerah memiliki penyusunan Analisis SKPG. dan nomenklatur perencanaan dan dinas terkait menjadi salah satu
data dan informasi yang akurat untuk Sementara itu Direktur pembangunan dan keuangan faktor penting dalam upaya dan
merancang intervensi kebijakan yang Kewaspadaan Pangan NFA, Nita daerah. Melalui pengaturan pencegahan mitigasi kerawanan
tepat sasaran. Yulianis mengatakan, pentingnya tersebut terdapat mandat kepada pangan. OPD atau dinas terkait juga
Sesuai Komitmen Indonesia penyusunan SKPG sebagai tools pemerintah daerah untuk menyusun terlibat dalam perumusan kebijakan
dalam Nutrition For Growth (N4G) Sistem Peringatan Dini Kerawanan SKPG, sehingga perlu mendapatkan dan program intervensi yang mana
Summit 2025 di Paris pada Maret Pangan dan Gizi. Untuk itu, SKPG dukungan APBD Provinsi dan Kab/ dapat memastikan bahwa keputusan
lalu, salah satu komitmennya adalah harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota. yang diambil berdasarkan kebutuhan
penguatan SKPG. “Untuk itu, kita pusat, provinsi, dan kab/kota sesuai Nita berharap, adanya dan sudah sesuai dengan situasi atau
perlu memastikan pemanfaatan kewenangan masing-masing dengan SKPG ini mempermudah akses potensi daerah tersebut. Direktorat
sistem peringatan dini secara ketentuan peraturan perundang- data dan informasi bagi para Kewaspadaan Pangan NFA
efektif melalui respon kebijakan dan undangan.
intervensi yang tepat,” tuturnya. Dalam menjalankan tugas
Sekretaris Utama NFA, pemerintahan di bidang pangan, Tanggungjawab Pemda dalam SKPG:
Sarwo Edhy juga menegaskan, peran NFA terus mendorong agar seluruh
penting SKPG sebagai instrumen 38 provinsi dan 514 kabupaten/
strategis dalam mengantisipasi kota dapat menyelenggarakan
dan mengatasi potensi kerawanan penyusunan Analisis SKPG. Hal ini 01 02 03
pangan di berbagai daerah. SKPG sebagai konsekuensi pelaksanaan
dibangun berdasarkan hasil UU No. 23 Tahun 2014 tentang
SKPG yang
Penyediaan data dan
Pemda menyusun
analisis menyeluruh dari tiga pilar Pemerintahan Daerah, pembagian informasi: OPD Pangan laporan SKPG yang disusun pemda
utama ketahanan pangan, yaitu urusan dalam penanganan bertugas mengimpun memuat analisis, berfungsi sebagai
ketersediaan, keterjangkauan, dan kerawanan pangan antara dan menganalisis identifikasi wilayah rawan, sistem peringatan
pemanfaatan pangan. pemerintah pusat, provinsi dan data SKPG (data luas faktor penyebab, serta dini (early warning
“Melalui pemanfaatan SKPG kabupaten/kota. tanam, data puso, data rekomendasi kebijakan system) terhadap
secara optimal, kami menargetkan Apalagi pangan merupakan harga, data status gizi untuk pengentasan kerawanan
penurunan angka kerawanan pangan indikator kinerja pemerintah daerah balita, resiko bencana kerawanan pangan. pangan, sehingga
menjadi 11% pada tahun 2025, sejalan sebagaimana tertuang dalam dan potensi iklim) Laporan ini menjadi acuan pemda dapat
dengan upaya pemerintah dalam Permendagri No. 12 Tahun 2024 berkoordinasi dengan dalam perencanaan dan segera mengambil
meningkatkan ketahanan pangan tentang pedoman penyusunan OPD Pertanian, penganggaran program langkah intervensi
yang inklusif dan berkelanjutan,” rencana kerja Pemerintah Daerah Kesehatan, BMKG, dan ketahanan pangan dan yang tepat dan
gizi.
terukur.
BPBD.
katanya. Tahun 2025 dan Permendagri No.