Page 9 - Sinar Tani Edisi 4095
P. 9

Pangan                                                                          Edisi 16 - 22 Juli 2025  |  No. 4095  Tahun LV                9



          Rawan Penyelewengan,                                                                                          swasembada pangan,” tegas Amran
                                                                                                                        yang tidak akan memberi toleransi
          Awasi Ketat                                                                                                   diatur  dalam    Standar  Nasional
                                                                                                                        terhadap pelaku pengoplosan.
                                                                                                                           Sesuai standar mutu beras yang
                                                                                                                        Indonesia (SNI) 6128:2020, beras
                                                                                                                        premium  berkadar  air  maksimal
                                                                                                                        14 persen, butir kepala minimal 85
                                                                                                                        persen dan butir patah maksimal 14,5
          SPHP                                                                                                          persen.  Tak hanya di SNI, peraturan
                                                                                                                        mutu beras juga turut diperkuat
                                                                                                                                                   Pangan
                                                                                                                        oleh
                                                                                                                                           Badan
                                                                                                                               peraturan
                                                                                                                        Nasional No. 2 Tahun 2023 tentang
                                                                                                                        Persyaratan Mutu dan Label Beras,
                                                                                                                        serta Peraturan Menteri Pertanian
                                                                                                                        No. 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu
                                                                                                                        Beras.
                                                                                                                           “Sangat kami sayangkan, sejumlah
          Pemerintah akan menyalurkan 360 ribu ton                                 SPHP yang disalurkan dalam kondisi   perusahaan besar justru terindikasi
                                                                                                                                                     mutu
                                                                                                                                            standar
                                                                                                                                mematuhi
                                                                                                                        tidak
                                                                                   bersih, baik, dan layak konsumsi.
          bantuan pangan beras sepanjang Juli sebagai                              Pengendalian mutu dilakukan secara   yang telah ditetapkan. Masyarakat
          bagian dari program perlindungan sosial bagi                             ketat   mulai  dari  penyimpanan,    membeli beras premium dengan
          keluarga rentan di seluruh Indonesia. Selain                             pengemasan, hingga distribusi agar   harapan kualitasnya sesuai standar,
                                                                                   tetap sesuai standar yang berlaku.
                                                                                                                        tetapi kenyataannya tidak demikian.
          bantuan pangan, pemerintah melalui Perum                                                                      Kalau diibaratkan, ini seperti membeli
          Bulog juga akan menggelontorkan beras SPHP                                  Registrasi Produk     Pertanian   emas 24 karat namun yang diterima
                                                                                                                        ternyata hanya emas 18 karat,” tutur
                                                                                      Kementerian
          sebagai Upaya menjaga stabilitas harga pangan.                           kembali menegaskan pentingnya        Amran.
                                                                                   registrasi  produk  beras menyusul      Registrasi produk beras sendiri
                                                                                   terungkapnya praktik pengoplosan     diatur  dalam  Peraturan  Menteri
                                                                                   beras premium dengan kualitas        Pertanian   (Permentan)   No.  53/
                                                                                   rendah. Praktik curang ini dinilai   Permentan/KR.040/12/2018 tentang
                                                                                   merugikan    konsumen     sekaligus  Keamanan dan Mutu Pangan Segar
                                                                                   mencoreng     tata  niaga  pangan    Asal Tumbuhan (PSAT). Pasal 2
                                                                                   nasional.                            menyebutkan, registrasi bertujuan
                                                                                      Hasil   investigasi   Kementan    melindungi     konsumen       serta
                                                                                   bersama tim pengawasan pangan        meningkatkan     kepastian   usaha
                                                                                   di sejumlah wilayah menemukan        dan daya saing pangan segar asal
                                                                                   beras   bermerek   dijual  dengan    tumbuhan.
                                                                                   harga premium, tapi isinya ternyata     Sesuai regulasi tersebut, pelaku
                                                                                   campuran dengan  beras medium        usaha    yang   mengemas     PSAT
                                                                                   atau tidak sesuai standar mutu beras   untuk   diperdagangkan     wajib
                                                                                   premium. Kasus ini menjadi sorotan   mencantumkan label pada kemasan.
                                                                                   publik karena sangat merugikan       Label minimal harus memuat nomor
                                                                                   masyarakat dan petani.               pendaftaran, nama produk, berat
                                                                                      “Kami akan menindak tegas         bersih atau isi bersih, serta nama dan
                                                                                   praktik seperti ini. Ini adalah bentuk   alamat pihak yang memproduksi
                                                                                   pengkhianatan    terhadap   petani,  atau mengimpor PSAT ke Indonesia.
                                                                                   konsumen, dan juga semangat                                          Yul


                                                                                       Pentingnya Registrasi Produk Beras

                        enteri Pertanian, Andi   nakal, kita tindak tegas,” ujarnya.
                        Amran      Sulaiman      SPHP     dilaksanakan    Badan
                        m en gat ak an ,      Pangan Nasional dan Perum BULOG
                        bantuan     pangan    melalui distribusi ke pengecer pasar
                        merupakan  bagian     rakyat, koperasi desa, outlet pangan            Mengapa registrasi produk beras sangat penting  dan
       Mdari strategi menjaga                 daerah,  hingga  Gerakan  Pangan             wajib diterapkan seluruh pelaku usaha penggilingan serta
          keseimbangan antara ketersediaan    Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan           distribusi? Ini alasannya:
          pasokan  dan  keterjangkauan  harga,   dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi      1.  Menjamin Keamanan dan Mutu Produk. Registrasi
          di tengah dampak perubahan iklim    (HET) yang ditetapkan pemerintah.               memastikan beras yang  beredar memenuhi standar
          dan   dinamika   ekonomi   global.     “Ini bukan soal jumlah, tapi                 mutu dan uji keamanan, sehingga terhindar dari produk
          Namun terkait program Stabilisasi   keadilan distribusi. Jika tidak tepat           kadaluarsa, busuk, atau terkontaminasi bahan berbahaya.
          Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),    sasaran, maka tujuan SPHP akan
          ia   mengingatkan      pentingnya   gagal. Distribusinya harus transparan        2.  Melindungi  Konsumen   dari  Kecurangan.   Registrasi
          pengawasan ketat agar penyaluran    dan diawasi pemerintah pusat dan                menjamin konsumen memperoleh produk sesuai label,
          tidak salah sasaran.                daerah,” imbuhnya.                              mencegah mereka tertipu membeli beras campuran atau
            “Bansos sudah pemerintah lepas       Sementara       itu     Direktur             kualitas rendah yang dikemas seolah premium.
          langsung ke rakyat. Tapi untuk      Operasional  dan  Pelayanan  Publik          3.  Mendorong Transparansi dan Keterlacakan. Produk beras
          SPHP, saya tegaskan Bulog agar      Perum BULOG, Mokhamad Suyamto                   teregistrasi dapat ditelusuri hingga ke sumber produksi,
          hati-hati. Jangan sampai bocor atau   menegaskan,   untuk   mencegah                mendukung sistem pangan yang akuntabel dan siap
          dimanfaatkan oleh pihak yang tidak   penyalahgunaan,       pengawasan               diaudit.
          bertanggung jawab. Saya minta tidak   intensif  dilakukan  bersama  Babinsa,
          tegas mafia pangan,” tegasnya.      Babinkamtibmas dan Satgas Pangan             4.  Menjaga Tata Niaga dan Persaingan Sehat. Hanya pelaku
            Peringatan ini didasari investigasi   Polri daerah/wilayah setempat serta         usaha yang mematuhi standar yang dapat bersaing
          Satgas  Pangan   Bareskrim   Polri  instansi  terkait lainnya.  Tindakan            di pasar, sehingga pelaku usaha jujur terlindungi dari
          terhadap   dugaan     pelanggaran   tegas   akan    diambil   terhadap              persaingan tidak sehat.
          sejumlah  produsen   besar   yang   pelanggaran seperti penjualan di             5.  Mempermudah Pengawasan dan Kebijakan Pemerintah.
          diduga  mengedarkan  beras  tidak   atas HET atau kegiatan mengoplos                Data registrasi memudahkan pemerintah memantau pasar
          sesuai standar mutu dan takaran.    beras.                                          dan merumuskan kebijakan pangan yang tepat sasaran.
          Temuan ini memperkuat pentingnya       “SPHP menjadi alternatif  bagi
          SPHP  sebagai  pengendali  harga    masyarkat    yang   membutuhkan              6.  Memastikan Legalitas Usaha. Sebagai komoditas strategis,
          dan pelindung konsumen.  “SPHP      akses beras dengan harga yang                   setiap beras yang diperdagangkan wajib memiliki registrasi
          bukan sekadar tambahan pasokan,     terjangkau dan kualitas yang terjaga.”          dan izin edar. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa
          tapi benteng dari praktik curang.   tutup Suyamto. Tak hanya harga                  berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
          Pelaksanaannya harus berintegritas   dan distribusi, lanjutnya, pihaknya
          dan diawasi ketat. Kalau ada yang   juga memastikan kualitas beras
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14