Page 52 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik | 47

diketahui bahwa pemerintah memiliki dana yang terbatas, sedang
warga yang berminat mendapatkan pekerjaan pada sektor publik
sangat besar. Pada titik ini terjadi dilema antara pemenuhan nilai
keadilan dan nilai efisiensi. Efisiensi menghendaki kemampuan dan
keterampilan tinggi, sedang nilai keadilan pada akomodatif terhadap
berbagai lapisan masyarakat dengan mengabaikan kemampuan dan
keterampilan.
Nilai respon politik perlu diperhatikan dalam merekrut eksekutif
politik sebagai alat untuk mengontrol para birokrasi dalam
pemerintahan. Pemimpin politik perlu memilih orang yang memiliki
kemampuan untuk menduduki suatu jabatan. Tujuannya agar
responsif terhadap keinginan-keinginan atau aspirasi masyarakat,
begitu pula agar dapat mengadakan kontrol terhadap birokrat
pemerintah.
Orang yang diangkat dalam jabatan politik akan memperlihatkan
kesetiaan kepada pejabat yang mengangkatnya. Dia tidak lagi setia
terhadap tanggung jawab-tanggung jawab yang seharusnya dia
lakukan sesuai dengan tuntutan jabatan itu, tetapi dia berusaha untuk
menyenangkan hati orang yang mengangkatnya. Mengapa demikian ?,
supaya dia tetap duduk dalam jabatan tersebut pada periode
berikutnya. Kalau terjadi demikian pertanyaan selanjutnya dapat
muncul, kapan pejabat politik tersebut responsif terhadap keinginan-
keinginan atau aspirasi dari masyarakat, atau kapan melakukan
kontrol terhadap birokrasi pemerintah ?
Berdasarkan hal di atas, asumsinya bahwa tidak mungkin
responsif terhadap kepentingan masyarakat kalau orang yang diangkat
dalam jabatan politik adalah orang yang hanya mempunyai
kemampuan menyenangkan atasannya dan tidak punya kemampuan
yang sesuai dengan tuntutan tugas yang dipikulnya. Orang yang
mengangkat juga dengan sengaja mengangkat dalam jabatan tersebut
untuk menjaga kepentingannya dan tetap terjadi hubungan “patron-
klien”. Salah satu akibat yang dapat muncul adalah terjadinya “kutu
loncat” – orang menduduki suatu jabatan tertentu tidak pernah
diperkirakan sebelumnya atau tidak sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Apa yang terjadi dalam jabatan politik, terjadi pula dalam
jabatan karier, karena sangat kurangnya kontrol terhadap birokrasi.
Birokrasi juga sudah tidak responsif terhadap kebutuhan mayarakat.
Padahal tugas utama mereka adalah memberi pelayanan kepada
masyarakat, tetapi kenyataanya sering terbalik,masyarakat yang
memberikan pelayanan kepada birokrasi – masyarakat dengan
terpaksa “membeli” hak yang seharusnya diperoleh.
Pengaruh Eksternal Rekrutmen
Ada tiga pengaruh eksternal dalam rekrutmen, yaitu kondisi
ekonomi, faktor politik dan hukum tindakan affirmative (Bernardin dan
Russel, 1993).