Page 78 - BAHAN AJAR MSDM ORGANISASI PUBLIK BY JANDRY P. Z RATU KADJA, SE.,M.Si

Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik | 73

dan sebagainya. Ada suatu hal yang perlu dipahami dalam penilaian
kinerja pegawai yaitu penentuan kinerja itu menunjuk pada hasil yang
diperoleh, dan tidak menunjuk pada sifat-sifat atau karakteristik
personal pelaksana pekerjaan. Sayangnya, masih banyak orang yang
bingung mengenai pengukuran kinerja dengan mengukur orangnya
bukan penyelesaian pekerjaannya.
Hal tersebut dapat dilihat pada organisasi publik, dalam
mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai negeri.
Pengukuran kinerja ini didasarkan pada beberapa unsur yang pada
umumnya tidak berfokus pada penyelesaian pekerjaan, akan tetapi
berfokus pada loyalitas bawahan kepada atasan dan karakteristik
personal lainnya.
Sebagai contoh, unsur yang dinilai dalam kinerja seorang Pegawai
Negeri Sipil (PNS), yaitu :
1. Kesetiaan
Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan kepada UUD 45, negara dan
pemerintahan.
2. Prestasi kerja
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang
pegawai negeri sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas yang dibebankan
kepadanya.
3. Tanggung jawab
Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS menyelesaikan
pekerjan yang dibebankan kepadanya dengan tepat waktu serta berani
memikul resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang
dilakukannya.
4. Ketaatan
Ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati
perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati
perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta
kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.
5. Kejujuran
Kejujuran adalah ketulusan hati seorang PNS dalam
melaksanakan tugas dan kewenangan untuk tidak menyalahgunakan
wewenang yang diberikan padanya.
6. Kerjasama
Kerjasama adalah kemampuan seorang PNS untuk bekerjasama
dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang
ditentukan, sehingga mencapai dayaguna dan hasil yang sebesar-
besarnya.
7. Prakarsa
Prakarsa adalah kemampuan seorang PNS untuk mengambil
keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan